Menteri Dapat Uang Pensiun Usai 5 Tahun Menjabat, Berapa Besarannya?

Merdeka.com - Merdeka.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan pejabat negara sekelas menteri tetap akan mendapatkan uang pensiun selepas masa jabatannya selama 5 tahun berakhir.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan bekas Menteri Negara beserta Dudanya/Jandanya.

Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian Keuangan, Didik Kusnaini menjelaskan, besarnya pensiun pokok eks menteri yakni 1 persen dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan.

"Jadi 1 persen kali berapa bulan dia menjabat. Misalnya, 12 bulan dikali 12 persen dari gaji pokok," terang Didik di Kantor Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (29/8).

Namun, perhitungan berbeda akan dikenakan pada menteri yang tidak menyelesaikan masa jabatannya, entah karena diputus oleh presiden atau tersandung kasus.

Untuk menteri yang diberhentikan, maka dia berhak mendapat uang penghormatan yang dihitung berdasarkan lama masa jabatannya, namun hanya dibayarkan satu kali.

"Kecuali (menteri) yang terkena kasus, kayaknya tidak dapat (uang pensiun)," imbuh Didik.

Dua Menteri Diberhentikan Jokowi

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada masa pemerintahan keduanya telah memberhentikan dua menteri yang tersandung kasus korupsi, yakni Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Adapun skema pembayaran uang pensiun menteri diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tinggi/Tinggi Negara dan bekas anggota Lembaga Tinggi Negara, uang pensiunan tersebut bisa diwarisi kepada istri/suami hingga anak mereka.

"Pasal 17 mengatur, apabila penerima pensiun meninggal maka istri sah atau suami sah berhak mendapatkan uang pensiun. Kemudian, pasal 18 mengatur pemberian pensiun kepada janda/duda," tulis UU Nomor 12 tahun 1980.

Sementara pasal 19 mengatur, jika pimpinan Lembaga Tinggi/Tinggi Negara dan bekas anggota Lembaga Tinggi Negara tidak punya suami/istri, maka anak pertamanya sebelum berusia 25 tahun berhak mendapatkan hak pensiun.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com [idr]