Menteri Erick Dorong Kejagung Usut Tuntas Dugaan Korupsi Tower PLN Senilai Rp2,25 T

Merdeka.com - Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mendukung, langkah tegas yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut kasus dugaan korupsi di perusahaan-perusahaan pelat merah. Antara lain korupsi pengadaan tower transmisi Perusahaan Listrik Negara (PLN) 2016 senilai Rp 2,25 triliun dan penetapan empat orang sebagai tersangka penyidikan dugaan korupsi dan penyelewengan dana pembangunan oleh PT Waskita Beton Precast.

"Tentu sejak awal, kami di Kementerian BUMN terus bersinergi dan berkolaborasi dengan Kejagung. Saya dan Pak Jaksa Agung punya visi yang sama dalam program bersih-bersih BUMN," ujar Menteri Erick di Jakarta, Rabu (27/7).

Menteri Erick menyampaikan program bersih-bersih BUMN tak sekadar dalam membenahi BUMN dari segi bisnis, melainkan juga aspek hukum yang banyak dibantu para penegak hukum, termasuk Kejagung. Menteri Erick mengatakan Kementerian BUMN dan Kejagung telah beberapa kali secara bersama menyampaikan progres dari sejumlah kasus yang terjadi di BUMN, seperti kasus di PT Garuda Indonesia (Persero).

Menteri Erick menilai sejumlah pengungkapan kasus di BUMN dapat menjadi bukti konkret keseriusan pemerintah dalam membenahi BUMN. Dia mengaku tidak akan mentolerir setiap tindakan yang merugikan negara dan masyarakat.

"BUMN sebagai penggerak sepertiga ekonomi kita itu punya peranan vital, kalau tata kelolanya tidak benar, dikorupsi lah, itu yang rugi bukan perusahaan BUMN-nya saja, tapi juga masayarakat dan negara," ucapnya.

Menteri Erick berharap kolaborasi antara Kementerian BUMN dan Kejagung dapat terus meningkat. Kementerian BUMN, lanjutnya, juga selalu membuka diri untuk bekerja sama dengan banyak pihak dalam memperbaiki BUMN.

Sebab, Kementerian BUMN memerlukan dukungan dari banyak pihak, termasuk aparat penegak hukum hingga kementerian teknis lain.

"Kita tidak mau lagi BUMN jadi menara gading, ini eranya kolaborasi, itu alasannya sejak awal kami dan Kejagung terus berkolaborasi dalam menyelesaikan sejumlah persoalan yang ada di BUMN," tutup Menteri Erick.

Kejagung Naikkan Dugaan Kasus Korupsi Tower PT PLN Ke Penyidikan

dugaan kasus korupsi tower pt pln ke penyidikan rev1
dugaan kasus korupsi tower pt pln ke penyidikan rev1.jpg

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI memutuskan untuk menaikkan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tower transmisi tahun 2016 pada PT PLN, ke tahap penyidikan. Hal itu menyusul ditemukannya tindak pidana dalam perkara tersebut.

"Kejaksaan sedang fokus mengenai beberapa penyidikan perkara tindak pidana korupsi antara lain penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tower transmisi ini tahun 2016 di PT PLN," kata Jaksa Agung, ST Burhanuddin dalam keterangan pers melalui video, Senin (25/7).

Adapun keputusan menaikkan kasus ke tahap penyidikan, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-39/F.2/Fd.2/07/2022 tanggal 14 Juli 2022.

Guna mengusut kasus ini, Kejagung melalui Tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah memeriksa 3 orang terkait kasus ini.

"Kejaksaan Agung memeriksa 3 (tiga) orang saksi yang terkait dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Tower Transmisi Tahun 2016 pada PT PLN," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, dalam keterangannya, Senin (24/7).

Ketiga yang diperiksa yakni, MD selaku General Manager Pusmankom PT PLN Kantor Pusat Tahun 2017 – 2022; C selaku Kepala Divisi SCM PT PLN Kantor Pusat Tahun 2016; NI selaku Kepala Divisi SCM PT PLN Kantor Pusat Tahun 2021. [bim]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel