Menteri ESDM: EBT berperan besar turunkan emisi sektor energi

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengingatkan kembali peran penting pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca di sektor energi, sekaligus mewujudkan net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.

"Pada COP26 tahun 2021, Indonesia telah berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca yang dipertegas bahwa Indonesia mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih cepat. Untuk itu, diperlukan upaya memitigasi perubahan iklim dengan menurunkan emisi karbon (dekarbonisasi) dengan tetap menjaga ketahanan energi nasional," kata Menteri Arifin pada acara "The 8th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2022" di Jakarta, Rabu (14/9/2022), seperti dikutip dari laman Kementerian ESDM di Jakarta, Kamis.

Aksi mitigasi yang berperan paling besar dalam menekan emisi gas rumah kaca di sektor energi adalah pengembangan EBT sebagai langkah transisi menuju energi yang lebih bersih, minim emisi, dan ramah lingkungan.

Baca juga: Kementerian ESDM: Perpres Tarif EBT terbit pekan ini

Menteri Arifin mengungkapkan Indonesia memiliki potensi EBT yang melimpah sekitar 3.000 GW dengan potensi panas bumi 24 GW.

Selama lima tahun terakhir, kapasitas pembangkit EBT terus mengalami peningkatan, yang saat ini tercatat 12 GW dengan panas bumi menyumbang 2,2 GW.

"Potensi EBT akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mempercepat transisi energi. Pada 2060, kapasitas pembangkit EBT ditargetkan 700 GW yang berasal dari surya, hidro, bayu, bioenergi, laut, panas bumi, termasuk hidrogen dan nuklir," ujarnya.

Pembangkit panas bumi diperkirakan mencapai 22 GW yang didorong skema bisnis baru dan inovasi teknologi yang kompetitif dan terjangkau, antara lain deep drilling geothermal development, enhanced geothermal system, dan offshore geothermal development.

Menteri Arifin menambahkan, untuk mempercepat dan memperbesar pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi, pemerintah memberlakukan kembali tarif uap panas bumi dan tenaga listrik dan mengusulkan kemudahan proses perizinan penggunaan lahan di hutan konservasi, serta pembebasan pajak bumi dan bangunan.

Menurut dia, peningkatan dan percepatan pengembangan energi bersih membutuhkan beragam teknologi dan dukungan keuangan dari berbagai entitas yang meliputi pemerintah, organisasi internasional, lembaga keuangan, bisnis, serta filantropi.

"Terkait dengan akses penggunaan dan pemanfaatan teknologi harus dibuat lebih inklusif. Oleh karena itu, akses terhadap teknologi dan pembiayaan yang terjangkau harus dijajaki secara masif," katanya.

Baca juga: Menteri ESDM: RI kembangkan skema bisnis baru, dongkrak EBT panas bumi

Menteri ESDM melanjutkan saat ini, di Indonesia terdapat dua skema pembiayaan pengembangan panas bumi, yaitu Geothermal Energy Upstream Development Project dan Geothermal Resource Risk Mitigation, kerja sama dengan Kementerian Keuangan, PT SMI, dan Bank Dunia.

Senada, Presiden Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) Prijandaru Effendi mengatakan panas bumi dapat menjadi sumber energi alternatif yang bersih dan sumber energi transisi.

"Panas bumi adalah sumber energi bersih, andal, dan berkelanjutan yang jika dikembangkan dan dikelola dengan baik dapat menjadi salah satu solusi penting dalam transisi energi nasional untuk mendukung ketahanan energi mendatang," ujarnya.

Menurut dia, API akan terus menyuarakan energi panas bumi sebagai sumber energi utama dalam menjamin keberlanjutan pembangunan nasional demi terwujudnya kemandirian energi nasional serta sekaligus berkontribusi pada komitmen RI di konvensi Paris Agreement yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016.

Baca juga: Pemerhati: Kenaikan harga BBM momentum kembangkan energi alternatif

Prijandaru menegaskan API berkomitmen meningkatkan pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi sesuai Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yakni 7,2 GW pada 2025, 2030 sebesar 10 GW, dan 17 GW di 2050.

"Pencapaian pemanfaatan panas bumi sesuai target di RUEN itu tidak mudah, diperlukan kerja keras dan program akselerasi yang konkret dan realistis. Berkaitan dengan itu, API akan membantu pencapaian target tersebut, namun kami juga membutuhkan dukungan penuh pemerintah agar permasalahan dan tantangan yang ada saat ini dapat segera diselesaikan," ujar Prijandaru.