Menteri ESDM fokus pada regulasi untuk dekarbonisasi lewat CCS/CCUS

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan pihaknya akan fokus pada penyusunan regulasi untuk menggarap dekarbonisasi lewat teknologi penangkapan, utilisasi, dan penyimpanan karbon atau carbon capture, utilization, and storage (CCS/CCUS).

Menurut dia, dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Selasa, teknologi CCS/CCUS dapat membantu proses transisi energi menuju energi bersih. Namun, potensi ini masih menemui sejumlah tantangan, salah satunya belum adanya regulasi khusus mengenai pengembangan teknologi tersebut.

Pengembangan teknologi CCS/CCUS juga terkendala biaya, skema bisnis, dan perdagangan karbon.

"Makanya, kita perlu menetapkan peraturan menteri tentang CCS/CCUS ini," kata Menteri Arifin saat memberikan sambutan pada workshop bertajuk "Implementation of CCS/CCUS to Advancing Energy Transitions" sebagai rangkaian acara Energy Transitions Working Group (ETWG)-3, di Bali, Senin (29/8/2022).

Pentingnya payung hukum dalam proyek CCS/CCUS ini juga diungkapkan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati. Menurut dia, proyek CCS/CCUS bisa cepat dilaksanakan dengan dukungan pemerintah.

"Percepatan implementasi (CCS/CCUS) masih diperlukan beberapa faktor pendorong seperti dukungan pemerintah dalam hal regulasi, perizinan dan insentif," ungkap Nicke yang diwakili CEO Pertamina Power Indonesia Dannif Danusaputro pada kesempatan yang sama.

Sebagai perusahaan migas, Pertamina melihat proyek CCS/CCUS menjadi inisiatif penting untuk mempromosikan dekarbonisasi, implementasi rendah karbon, sekaligus memberikan solusi untuk meningkatkan ketahanan energi di Indonesia.

"Kami melihat teknologi CCUS dapat memainkan peran penting mengurangi intensitas karbon di sektor energi," jelasnya.

Sebagai bagian dari B20, ungkap Nicke, Pertamina mengambil dua langkah kebijakan penting mengenai kehadiran CCS/CCUS, yaitu mempercepat mitigasi emisi karbon dari yang sulit dikurangi sektor dan secara progresif mengurangi intensitas karbon listrik dengan mengurangi emisi dari PLTU batu bara dan mempercepat penyebaran energi terbarukan sesuai dengan kondisi nasional.

Selain kerangka regulasi, menurut Menteri ESDM, aspek teknis, keselamatan dan ekonomi turut menjadi perhatian utama pemerintah dalam mengimplementasikan teknologi tersebut. "Pemetaan potensi kapasitas penyimpanan CO2, pengembangan hub CCS/CCUS, serta pembiayaan adalah tantangan lain," jelasnya.
Baca juga: Menteri ESDM paparkan dekarbonisasi Indonesia saat lawatan ke Sydney

Pemerintah berharap adanya CCS/CCUS mampu memberikan kontribusi optimal pada capaian target net zero emission (NZE) global. Langkah ini sejalan dengan kampanye yang dilakukan Indonesia selaku Presidensi G20 pada 2022.

Selain mendukung target penurunan emisi Indonesia, teknologi tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (migas) melalui CO2-enhanced oil recovery (EOR) atau enhanced gas recovery (EGR).

Menteri Arifin menambahkan Indonesia memiliki potensi depleted field sekitar dua giga ton CO2, terutama di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Papua.

Sedangkan, potensi saline aquifer (reservoir air bersalinitas tinggi) sebesar lebih dari sembilan ton di basin Selatan Sumatera dan Jawa Barat.

"Saat ini, pemerintah tengah melakukan kajian dan pilot project (CCS/CCUS) migas di Gundih, Sukowati, dan Tangguh dengan total potensi simpanan CO2 sekitar 300 juta ton CO2," ungkap Menteri Arifin.
Baca juga: Dirjen EBTKE: Hidrogen hijau jadi pilar utama dekarbonisasi industri

Proyek Tangguh EGR

Sementara itu, Proyek Tangguh Enchanced Gas Recovery (EGR)/CCUS bakal menjadi salah satu proyek CCUS yang menjanjikan dalam waktu dekat.

Proyek ini merupakan bagian integral dari Proyek UCC (Ubadari, EGR/CCUS, Onshore Compression) dengan total investasi sekitar tiga miliar dolar AS.

"Ini akan menekan emisi karbon sekitar 25 juta ton CO2 hingga 2035, dengan menginjeksikan kembali CO2 ke reservoir lapangan Vorwata," jelas Menteri Arifin.

Menurut dia, proyek ini juga akan meningkatkan produksi hingga 300 BSCF sampai 2035. "Pekerjaan prakonstruksi akan dimulai pada 2023 dan on-stream diperkirakan pada 2026," ungkapnya.
Baca juga: PLN jalin kemitraan dengan USAID untuk percepat transisi energi

Di sisi perusahaan, Pertamina sebagai perusahaan aplikatif untuk proyek CCS/CCUS akan mengintegrasikan penghasil emisi CO2 dan menghubungkan dengan lokasi penyimpanan CO2 yang potensial.

"Upaya itu ditempuh dengan menyaring dan menyeleksi lapangan yang bisa digunakan sebagai tempat injeksi CO2 dan juga menggandeng perusahaan lain melakukan studi kelayakan sebagai langkah awal implementasi nyata proyek CCUS," ungkap Nicke.

Untuk menjalankan proyek teknologi modern ini, pemerintah Indonesia siap meningkatkan kerja sama dan kolaborasi dengan semua pihak yang berpengalaman, seperti Arab Saudi.

"Mereka berpotensi berbagi pengalaman (teknis) dan (skema) pembiayaan proyek CCS/CCUS di lapangan migas di Indonesia serta kerja sama dalam pengembangan blue amonia," sebut Menteri Arifin.

Baca juga: IGS perkuat peran pengembangan gas dan LNG di era dekarbonisas