Menteri ESDM Tak Mau Buru-buru Lebur BP Migas ke Pertamina

Liputan6.com, Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan pembubaran BP Migas karena dasar hukumnya tidak kuat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik tak mau buru-buru melebur Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) ke Pertamina.

Menteri ESDM mengaku dirinya belum membaca secara detail terkait putusan MK yang memutuskan pembubaran BP Migas.

"Tadi biro hukum saya yang ke sana," ujarnya usai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Anggota Komisi VII di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/11/2012).

Menurut Jero, apapun keputusan MK harus dilaksanakan. Namun, tambah dia, keputusan tersebut juga harus mempertimbangkan faktor konsekuensi dan iklim investasi di Indonesia. " Kita harus jaga itu," katanya.

"Jadi kita harus sikapi nanti dan kita harus jaga negara kita demi kepentingan bangsa yang lebih luas," lanjutnya.

Saat ditanya kemungkinan BP Migas akan dilebur ke Pertamina, Jero menegaskan jalan tersebut harus dikaji lebih dalam lagi. "Mana yang terbaik untuk kepentingan negara," katanya menjelaskan. 

Karena, tambah dia, negara tidak boleh tergesa-gesa berspekulasi memutuskan sikap. "Jadi kita akan lihat kemungkinannya seperti apa," pungkasnya.

Seperti diberitakan, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pasal yang mengatur tugas dan fungsi Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang diatur dalam UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD dan tidak memiliki hukum mengikat.

"Fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Pemerintah, c.q. Kementerian terkait, sampai diundangkannya undang-undang yang baru yang mengatur hal tersebut," kata Ketua Majelis Hakim mahfud MD, saat membacakan putusan pengujian UU Migas di Jakarta, Selasa (13/11/2012). (ALI)