Menteri Hadi Tjahjanto Bagikan 2.500 Sertifikat untuk Warga Jabar

Merdeka.com - Merdeka.com - Sebanyak 2.500 sertifikat hak atas tanah di bagikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto di Stadion Si Jalak Harupat, pada Kamis (8/9).

Menurutnya sertifikat tersebut, merupakan hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan pada enam kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

Mantan Panglima TNI tersebut menjabarkan rincian penerima sertifikat di 6 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat.

Adapun rincian tersebut yakni, Kabupaten Purwakarta sebanyak 320 sertipikat, Kabupaten Bandung sebanyak 500 sertipikat, Kota Bandung sebanyak 400 sertipikat, Kabupaten Sumedang 150 sertifikat, Kota Cimahi 130 sertifikat, dan Kabupaten Bandung Barat 1.000 sertifikat.

"Penyerahan sertipikat tanah merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat pendaftaran tanah di Indonesia. Untuk diketahui, total bidang tanah di seluruh Indonesia adalah sekitar 126 juta bidang," katanya kepada awak media Kamis (8/9).

Selain memberikan sertifikat, Hadi juga memaparkan jumlah persentase tanah yang sudah tersertifikasi di Indonesia.

Ia mengungkapkan, sebanyak 81,5 juta bidang atau atau setara 64% dari total bidang 126 juta bidang tanah di Indonesia sudah bersertifikat.

Menurutnya, diserahkannya sertifikat tanah tersebut adalah bentuk kepastian hukum yang dijamin negara untuk masyarakat.

"Dengan terbitnya sertifikat tanah tersebut, maka sudah jelas letak, luas, dan nama pemilik tanah," terang dia.

Selesaikan Reforma Agraria

Sebelum datang dan memberikan sertifikat untuk warga Jawa Barat. Mantan Prajurit Angkatan Udara itu terlebih dahulu mendatangi kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan Jawa Barat.

Selain mengecek program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Hadi juga menanyakan soal pelayanan yang dibuka saat Sabtu dan Minggu.

"Pelayanan rutin kepada masyarakat apakah sudah sesuai dengan SOP atau belum," jelasnya.

Hadi meminta baik Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan untuk segera menyelesaikan persoalan di lapangan, yakni terkait dengan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).

"Koordinasikan ketat dengan kementerian, kemudian lihat di lapangan, selesaikan agar pembangunan tidak terhambat,"ungkapnya.

Tak sampai disitu, Mantan Panglima TNI itu memberikan pemerintah kepada Kanwil dan Kantan agar segera memprioritaskan reforma agraria.

Ia menyebut, hingga saat ini masyarakat masih menunggu untuk kepastian ihwal reforma agraria.

"Karena masyarakat menunggu untuk direvisi, masyarakat menunggu objektoral yang akan direvisi, sehingga masyarakat bisa melaksanakan kegiatan perekonomiannya dengan baik karena memiliki kepastian hukum yang jelas, dan tentunya rasa keadilan," tuturnya. [ded]