Menteri PPN : Ekonomi biru jadi landasan strategi transformasi ekonomi

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan bahwa ekonomi biru atau blue finance akan menjadi landasan strategi transformasi ekonomi Indonesia menuju pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam acara peluncuran dokumen Panduan Penyusunan Instrumen Pendanaan Biru di Jakarta, Selasa, dia berharap ekonomi biru dapat mengurangi ketergantungan ekonomi nasional pada industri ekstraktif, dengan menjadi model pengembangan industri berbasis kelautan yang berkelanjutan.

"SDGs Government Security Framework ini tidak mungkin dapat diimplementasikan seluruhnya hanya melalui pembiayaan dari APBN. Karena itu diperlukan suatu pendanaan inovatif melalui instrumen pendanaan biru seperti Bonds atau Sukuk, Trust Fund, Blended Financing, dan lain- lain," kata Suharso.

Baca juga: Menteri LHK: Ekonomi biru jadi tantangan baru masa depan

Dia mengatakan, ekonomi biru akan dapat meningkatkan pendapatan dari kegiatan berbasis laut, mendorong mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat pesisir, serta melestarikan keanekaragaman hayati laut dengan pemulihan ekosistem laut dan pesisir.

Selain itu, menurut dia, pengembangan ekonomi biru ini untuk menjawab tantangan sistem ekonomi yang masih cenderung eksploitatif dan merusak lingkungan, di mana melebihi kapasitas atau daya dukung ekosistem.

"Ekonomi biru adalah sustainable development yang merupakan bagian sekaligus pengayaan dari ekonomi hijau dengan semboyan “Blue Sky – Blue Ocean” di mana ekonomi dapat bertumbuh, rakyat sejahtera, namun langit dan laut tetap biru," kata Suharso.

Dengan alasan itu, Bappenas mempersiapkan roadmap ekonomi biru yang mencakup strategi dan inisiasi untuk menyeimbangkan konservasi, pemanfaatan, serta pengelolaan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan.

Baca juga: Bappenas luncurkan dokumen Panduan Penyusunan Instrumen Pendanaan Biru

Pemerintah telah menyusun dokumen Panduan Penyusunan Instrumen Pendanaan Biru, suatu dokumen instrumen pendanaan biru di Indonesia, yang dapat digunakan sebagai acuan secara nasional.

Dokumen ini disusun dengan dukungan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) , Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dan para pemangku kepentingan lainnya.