Menteri PUPR dorong peran publik wujudkan akses air minum yang aman

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendorong peran aktif masyarakat dalam mewujudkan akses air minum dan sanitasi yang aman.

"Dalam upaya mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Kementerian PUPR berkomitmen untuk terus melakukan pembangunan infrastruktur sanitasi dalam rangka pemenuhan akses pelayanan air limbah domestik bagi 1,6 Juta Kepala Keluarga (KK) pada tahun 2024. Pemenuhan akses pelayanan air limbah domestik ini berkontribusi sebesar 0,39 persen untuk target akses sanitasi layak dan 2,6 persen untuk target akses sanitasi aman," ujar Basuki dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Indonesia berkomitmen untuk mendorong terwujudnya pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan salah satunya yaitu “Mewujudkan Akses Air Minum dan Sanitasi Aman serta berkelanjutan Bagi Semua”.

Untuk itu Pemerintah telah menyelaraskan target SDGs dengan RPJMN 2020-2024 yang mengamanatkan terwujudnya 90 persen akses sanitasi layak, termasuk di dalamnya 15 persen rumah tangga memiliki akses sanitasi aman, serta penurunan angka BABS hingga nol persen pada akhir tahun 2024.

Upaya Kementerian PUPR untuk mendorong akses sanitasi aman dilakukan melalui pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S). Beberapa pembangunan SPALD-T skala perkotaan yang sedang dilakukan Kementerian PUPR, antara lain SPALD-T Kota Makassar, SPALD-T Kota Jambi, SPALD-T Kota Pekanbaru dan SPALD-T Kota Palembang serta Pembangunan SPALD-T Kota Banda Aceh.

Pada sektor permukiman, Kementerian PUPR melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur sanitasi berbasis masyarakat (IBM) sebanyak 2.537 lokasi pada TA 2022 yang terdiri dari 1.000 lokasi Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) SPALD-S, 156 lokasi SANIMAS SPALD-T, dan 1.381 unit sarana dan prasarana sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK) serta sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) sebanyak 1.031 unit.

"Upaya ini sekaligus juga dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap sanitasi dan penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta mendukung peningkatan ekonomi bagi masyarakat," kata Basuki.

Perwujudan akses sanitasi layak dan aman, sejatinya tidak hanya bergantung pada ketersediaan infrastruktur semata, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa aspek lain, salah satunya peningkatan keterlibatan masyarakat.

"Dukungan, komitmen, kolaborasi, dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, swasta dan berbagai lapisan masyarakat sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing diperlukan untuk mewujudkan penyediaan akses sanitasi untuk semua," ujar Basuki.

Baca juga: Wapres dorong kemitraan global untuk akses sanitasi dan air minum aman
Baca juga: Wapres: Akses air minum aman di Indonesia baru mencapai 11 persen
Baca juga: Anggota DPR dorong investasi penyediaan air minum dengan skema KPBU