Menteri PUPR Gandeng KPK Awasi Anggaran Ratusan Triliun

Fikri Halim, Mohammad Yudha Prasetya
·Bacaan 2 menit

VIVA – Pemerintah akan mengalokasikan anggaran di bidang konstruksi hingga mencapai Rp414 triliun pada 2021. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono memastikan, dari alokasi sebesar Rp414 triliun itu nantinya sepertiga atau sekitar Rp150 triliun akan dialokasikan melalui Kementerian PUPR.

Karenanya, Basuki berharap bahwa nantinya proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) di bidang konstruksi dengan potensi sebesar itu, bisa dimanfaatkan oleh para anak bangsa melalui kesempatan pada proyek infrastruktur yang ada.

"Karena saya kira ini harus lebih banyak dikerjakan oleh kontraktor dan konsultan Indonesia," kata Basuki dalam telekonferensi di acara virtual pembukaan 'Konstruksi Indonesia 2020', Selasa 24 November 2020.

Baca juga: Saksikan ILC Hari Ini 24 November 2020: Bisakah Gubernur Dicopot?

Terkait hal itu, Basuki berharap ke depannya proses dari PBJ itu bisa lebih disempurnakan, baik dalam hal manajemen maupun transparansi. Karenanya, dia pun berharap bahwa Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) juga bisa ikut andil di dalamnya.

"Saya kira ini mungkin pasti butuh bantuan LPJK melalui upaya-upaya manajerial untuk bisa menjadikan PBJ ini lebih baik dan transparan," ujar Basuki.

Di sisi lain, dalam hal penggunaan uang negara di bidang infrastruktur, khususnya dalam hal PBJ di Kementerian PUPR, Basuki berharap pihaknya bisa ikut mencegah berbagai macam potensi dari tindak penyelewengan.

Karena itu, Basuki pun mengaku telah berkoordinasi dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Alexander Marwata, guna meminta bantuan dalam hal pemantauan aktivitas PBJ di lingkungan Kementerian PUPR tersebut.

"Tadi kita sudah komunikasi dengan wakil ketua KPK. Kami sampaikan, tolong kami dibantu untuk bisa melaksanakan PBJ ini agar bisa berjalan dengan lebih baik," kata Basuki.

Terkait respons KPK, Basuki memastikan bahwa Wakil Ketua KPK Alexander Marwata telah menyanggupi permintaan pihak Kementerian PUPR tersebut. Bahkan, Kementerian PUPR dan KPK telah menyepakati MoU, terkait kerja sama pengawasan di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) yang terdapat di 34 provinsi.

Nantinya, di setiap BP2JK itu akan ada perwakilan KPK yang akan memantau kinerja mereka, dalam tugasnya menggantikan Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme pengadaan barang dan jasa.

"(Melalui kerja sama dengan KPK) kami tidak berpretensi bahwa kami ini malaikat. Ada 800 lebih satker, ada hampir 3.000 pokja. Jadi saya kira pasti atau mungkin ada yang ingin berbuat (yang tidak sesuai aturan)," kata Basuki.

"Jadi dalam doa saya selalu meminta agar jangan sampai kami (di Kementerian PUPR) berbuat, terpikir, atau berbuat tercela membelanjakan uang negara," tambahnya.