Menteri PUPR: Kebocoran air minum tinggi karena teknis & administrasi

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan tingkat kebocoran air minum perpipaan atau Non Revenue Water (NRW) masih tinggi karena masalah teknis dan administrasi.

Kebocoran atau kehilangan air sendiri merupakan salah satu masalah yang masih dihadapi dalam cakupan penyediaan air minum dimana pemerintah menargetkan penurunan angka NRW ke level 25 persen pada 2024.

"Kehilangan air minum itu, baik teknis maupun administrasi rata-rata masih 40 persen," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Indonesia Water Forum 2022 di Jakarta, Rabu.

Meski terlihat teknis, kata dia, kebocoran air minum perpipaan juga disebabkan masalah administrasi. Ia bahkan menyebut masalah tersebut termasuk salah satunya soal ada perusahaan di dalam perusahaan.

"Saya tahu dari ayah saya dulu. Kadang ada perusahaan di dalam perusahaan. Itu dulu yang dibabat ayah saya. Jadi saya tahu persis dari awal. Itu hal-hal yang perlu didisiplinkan. Di situlah sumber NRW," kata Menteri Basuki yang ayahnya adalah seorang Direktur PDAM di Semarang.

Baca juga: Kementerian PUPR: Pendanaan air bersih bantu pemda dan PDAM

Menteri PUPR pun mendorong PDAM untuk bisa menurunkan NRW hingga di bawah 25-30 persen. Ia menjanjikan akan memberikan tambahan prasarana yang dibutuhkan PDAM sebagai imbalan.

"Saya akan bantu program penambahan prasarananya tapi bapak tanggung jawab untuk pengendalian kehilangan air," katanya.

Ketua Umum Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Lalu Ahmad Zaini mengungkapkan tingkat NRW yang tinggi memang masih jadi salah satu masalah yang dihadapi perusahaan air minum di Tanah Air.

"Problem utama air minum itu memang cakupannya yang masih rendah, kebocoran masih tinggi, SDM masih rendah, termasuk alternatif pembiayaan," katanya.

Lalu pun akan terus berupaya turut mengumpulkan data soal masalah yang masih dihadapi dan potensi yang bisa dimanfaatkan. Data tersebut nantinya akan dikonsultasikan kepada pemerintah agar mendapatkan solusi sehingga penyediaan air minum bisa terpenuhi sesuai target.

"Anggota Perpamsi itu seluruh PDAM di Indonesia, jumlahnya ada 440 PDAM, tapi memang kondisinya 60 persen itu 'sakit'. Mereka belum cost recovery, artinya tarif yang berlaku itu belum mampu membiayai dirinya. Tugas kami berkolaborasi, termasuk dengan pemerintah untuk bisa menyelesaikan ini," kata Lalu Ahmad yang juga Direktur Utama PDAM Giri Menang Mataram.

Baca juga: Swasta tetap boleh terlibat pengusahaan air di Indonesia