Menteri PUPR: Ongkos Perbaiki Jakarta Lebih Mahal Dibanding Bikin Ibu Kota Baru

Merdeka.com - Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengakui bahwa daya dukung DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, sudah tak mungkin lagi dikembangkan. Menurut dia, ongkos memperbaiki Jakarta akan lebih memakan biaya banyak dibandingkan membuat ibu kota baru.

"Jadi daya dukung Jakarta ini sudah berat, memperbaikinya pun mungkin lebih mahal (dari pada) kalau kita bikin (ibu kota) baru," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (11/7).

Dia menuturkan, masalah yang dihadapi Jakarta bukan hanya soal banjir. Basuki menyebut air sungai di Jakarta berpotensi tidak bisa mengalir ke laut karena terjadinya penurunan tanah.

"13 Sungai berdasarkan data dan model yang kami buat, 15-20 tahun, mungkin 15 tahun sejak 2015, itu tidak akan bisa yang mengalir gravitasi ke laut, kecuali kalau kita bikin tanggul yang tinggi-tinggi karena penurunan tanah. Sudah sering dibahas," jelasnya.

"Jadi saya dari kementerian PUPR dan eselon 1 bersepakat untuk itu, bukan enggak ada neopolitis, enggak ada apa-apa," sambung Basuki.

Sementara itu, pemerintah akan meneken kontrak land development pembangunan IKN pada 15 Juli 2022. Dengan begitu, pemerintah akan mulai membangun sejumlah infrastruktur di kawasan inti IKN

"Lahannya sesuai dengan urban design yang dulu di sayembarakan terus ada beberapa modifikasi kan, itu dari situ. Sudah ada yang mana Istana (Presiden) di mana, sumbu kebangsaan, empat Menko di mana, Setneg di mana, itu sudah ada," tutur Basuki.

Anggaran Ibu Kota Baru

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan kebutuhan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, mencapai Rp466 triliun. Menurut dia, sekitar 20 persen kebutuhan anggaran itu akan diambil dari APBN.

"Hitungan sementara Rp466 triliun, itu kurang lebih 19-20 persen berasal dari APBN," jelas Jokowi seperti dilihat dari tayangan Sekretariat Presiden, Selasa (15/3).

Selain APBN, kata dia, anggaran pembangunan IKN juga akan berasal dari public private partnership (PPP) dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Kemudian, dari investasi sektor swasta, BUMN, hingga obligasi publik.

"Saya kira kita ingin otorita ini fleksibel dan lincah dan bisa mendapatkan skema-skema pendanaan dari berbagai skema yang ada," ujarnya.

Demi Pemerataan Ekonomi

Jokowi menekankan pemindahan IKN dilakukan untuk pemerataan ekonomi yang selama ini hanya berpusat di Pulau Jawa, khususnya Jakarta. Dia berharap pemindahan IKN dapat mengurangi beban yang ada di Pulau Jawa.

"Harus ada magnet yang lain sehingga dari 17 ribu pulau tidak menuju ke Jawa ke Jawa ke Jawa. Sehingga, beban Pulau Jawa, beban Jakarta tidak semakin berat. Jadi, dimulai dari sana, pemerataan dan keadilan," tuturnya.

Dia menuturkan bahwa pemindahan IKN merupakan pekerjaan besar dan membutuhkan waktu 15 sampai 20 tahun untuk menyelesaikannya. Untuk itu, Jokowi mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam pemindahan IKN.

"Ini sekali lagi pekerjaan besar, pekerjaan yang sulit sehingga diperlukan kolaborasi, kerja sama, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dari BUMN, dari masyarakat, TNI, Polri dan seluruh komponen bangsa ini," pungkas dia.

Reporter: Lisza

Sumber: Liputan6.com [idr]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel