Menteri Teten: Pemberdayaan Ekonomi Umat Menjadi Prioritas Pemerintah

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengakua mendapatkan tugas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberdayakan dan memperkuat ekonomi umat dan rakyat.

"Oleh karena itu, prioritas pembangunan saat ini arahnya pada pemberdayaan dan perkuatan ekonomi koperasi dan UMKM," kata Teten, pada acara launching Koperasi JATMAN (Jam’iyyah Ahlith Thariqah aI-Muktabarah an-Nahdliyah), di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu (11/11/2020).

Di acara tersebut, sekaligus Tasyakuran Habib M Luthfi Bin Yahya ke-73 dan atas penganugerahan Doktor Honoris Causa Universitas Negeri Semarang, Teten juga memberikan apresiasi kepada Habib Luthfi atas dedikasinya selama ini untuk kemajuan bangsa.

"Selama ini, saya mengikuti dakwah Abah Luthfi yang selalu menekankan pada tiga hal. Yaitu nilai-nilai Islam, kebangsaan, dan pemberdayaan ekonomi umat," ujarnya.

Teten berharap, program pemberdayaan ekonomi umat dan rakyat dari Pekalongan bisa dikembangkan dan diterapkan di daerah lain.

Dia meyakini, bersama Habib Luthfi, program ekonomi rakyat bisa diwujudkan. Selain itu, bersama Habib Luthfi akan mengembangkan koperasi untuk memperkuat ekonomi umat.

Itu karena, banyak santri Abah Luthfi yang bergerak di sektor usaha produksi. Ini potensi ekonomi yang bisa dikembangkan. Teten akan kembangkan bisnis modelnya.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Habib Luthfi mengatakan, adanya pandemi Covid-19 jangan sampai meruntuhkan imun dan mental bangsa.

"Kita harus bangkit dari keterpurukan ekonomi dan bergerak maju. Terlebih lagi dalam pembangunan ekonomi bangsa," jelas Habib Luthfi.

Dia menekankan pentingnya menjaga kesehatan dengan menerapkan Protokol Kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Pembangunan ekonomi negeri yang subur serta Gemah Ripah Loh Jinawi ini, seharusnya bisa menjadi percontohan bagi ekonomi dunia.

MoU LPDB KUMKM

Kementerian Koperasi dan UKM sejak awal membuka kerja sama seluas-luasnya dengan berbagai pihak dengan prinsip transparan, akuntabel, dan semata-mata demi memajukan koperasi dan UMKM di Tanah Air.
Kementerian Koperasi dan UKM sejak awal membuka kerja sama seluas-luasnya dengan berbagai pihak dengan prinsip transparan, akuntabel, dan semata-mata demi memajukan koperasi dan UMKM di Tanah Air.

Sebelumnya, Dirut Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM Supomo dan Wakil Rais ‘Am KH Ali Mas’Adi, disaksikan Habib Luthfi selaku Pembina JATMAN dan Direktur Pembiayaan Syariah LPDB KUMKM Ari Permana, melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara LPDB KUMKM dengan JATMAN.

MoU ini merupakan bentuk pendampingan dalam rangka penerimaan dana bergulir dan peningkatan kualitas sumber daya insani ekonomi dan keuangan syariah.

"Seiring dengan berkembangnya zaman, LPDB KUMKM terus beradaptasi dan akan mengedepankan sinergi dengan komunitas-komunitas milenial. Sehingga, kami harus hadir di komunitas seperti saat ini," kata Supomo.

Menurut Supomo, seperti yang tertuang dalam Permenkop Nomor 4 Tahun 2020, LPDB KUMKM dapat melakukan pendampingan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, tata kelola, mitigasi risiko, daya saing usaha mitra, dan akses pinjaman atau pembiayaan bagi calon mitranya.

"Pendampingan ini berupa pelatihan, sertifikasi, fasilitasi, dan bantuan teknis lainnya yang diperlukan," ujar Supomo

Selain upaya pendampingan, kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Harapannya, lanjut Supomo, dengan ditandatanganinya MoU ini, tercipta sinergi antara kedua belah pihak dalam upaya pendampingan dan penyuluhan Koperasi Syariah, khususnya di lingkungan JATMAN.

“Santri sekarang ini harusnya bukan hanya dilirik, namun diperhatikan. Keberadaannya bukan hanya sekadar ada, namun harus berkontribusi terhadap kemajuan bangsa," pungkas Supomo.

Saksikan video di bawah ini: