Menteri Trenggono: Aktivitas ekonomi di laut harus ramah lingkungan

Budi Suyanto
·Bacaan 2 menit

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa meski penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan naik, tetapi aktivitas ekonomi pemanfaatan ruang di laut harus ramah lingkungan dan menjaga ekosistem laut.

"(Ruang laut) ini harus dijaga. Kalau enggak dijaga, efek lebih luas dalam kurun waktu yang panjang yang akan mengganggu ekosistem kehidupan," kata Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran pers di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, KKP memastikan tetap memegang teguh prinsip keberlanjutan sehingga ekosistem laut tetap terjaga.

Baca juga: KKP ajak masyarakat konsumsi ikan penuhi asupan protein saat puasa

Salah satu yang dilakukan KKP dalam memastikan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan di ruang laut adalah dengan melibatkan para ahli dari kampus-kampus ternama di Indonesia, baik itu ahli di bidang kelautan, ekonomi, hingga lingkungan.

"Ruang laut sarat dengan keilmuan makanya kita ajak para ahli untuk membantu dalam menyiapkan kebijakan maupun program-program penataan ruang laut," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan.

Menteri Trenggono menjelaskan, pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan ekonomi beragam bentuknya. Seperti penanaman kabel atau pipa bawah laut untuk sarana telekomunikasi, pengeboran minyak dan gas alam, hingga kegiatan wisata.

Selama ini, kegiatan-kegiatan tersebut berkontribusi pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) alias kas negara. Untuk itu kegiatan ekonomi di ruang laut tetap harus didorong agar manfaat yang didapat negara maupun masyarakat menjadi lebih optimal.

Baca juga: 34 nelayan Aceh ditangkap di Thailand, KJRI di Songkhla segera temui

Namun di sisi lain, kegiatan ekonomi di ruang laut tidak boleh mengancam kelangsungan makhluk hidup di dalamnya, sebab keberadaan padang lamun, karang dan semua biota yang ada di lautan juga sangat penting karena memberi banyak manfaat bagi kehidupan manusia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP Tb. Haeru Rahayu mengatakan, PNBP di bidang Pengelolaan Ruang Laut (PRL) pada 2021 melonjak menjadi Rp7,9 miliar dari tahun sebelumnya Rp3,7 miliar. Penerimaan di antaranya berasal dari perizinan, pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional, serta dari kerja sama pemanfaatan (KSP) pulau-pulau kecil.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan, ada tiga program terobosan yang harus dijalankan dengan optimal dan sebaik-baiknya oleh KKP hingga tahun 2024.

Menteri Kelautan dan Perikanan memaparkan, tiga program yang menjadi prioritas KKP hingga tahun 2024 antara lain peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam perikanan tangkap untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.

Kemudian, lanjutnya, terobosan kedua adalah lpengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan.

Ia menyatakan terobosan ketiga adalah pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal.

"Diharapkan dengan skema baru itu sektor perikanan tangkap kita ditargetkan akan mampu memberikan kontribusi PNBP kepada negara yang diperkirakan sebesar Rp12 triliun pada tahun 2024," terang Menteri Trenggono.