Meskipun ada pandemi, pemerintah Trump mendesak agar ACA diakhiri

Hampir setengah juta orang yang kehilangan asuransi kesehatan mereka di tengah penutupan ekonomi guna memperlambat penyebaran COVID-19 mendapatkan perlindungan melalui HealthCare.gov, lapor pemerintah, Kamis.

Angka-angka dari Pusat Layanan Medicare dan Medicaid muncul setelah pemerintahan Trump diperkirakan bakal mengajukan argumen tertulis dalam sebuah kasus di Mahkamah Agung untuk membatalkan Undang-Undang Perawatan Yang Terjangkau (ACA). Itu akan membahayakan cakupan untuk sekitar 20 juta warga Amerika dan membahayakan perlindungan untuk orang-orang yang sudah lebih dulu mengalami masalah kesehatan.

Angka-angka Kamis itu masih parsial karena mereka tidak termasuk mendaftar dari negara bagian-negara bagian yang menjalankan pasar asuransi kesehatannya sendiri. Negara bagian-negara bagian besar seperti California dan New York tidak dihitung dalam statistik federal.

Diperkirakan 27 juta orang mungkin telah kehilangan cakupan berbasis pekerjaan karena PHK, dan masih belum jelas apa - jika ada - pengabaian mereka sebagai kemunduran. Orang-orang yang kehilangan perawatan kesehatan dari perusahaannya memenuhi syarat untuk periode pendaftaran khusus untuk rencana bersubsidi menurut UU era Obama. Banyak juga yang memenuhi syarat untuk Medicaid.

Pemerintahan Trump dikritik karena tidak berupaya sebanyak dilakukan negara bagian-negara bagian seperti California dalam mempublikasikan ketersediaan perlindungan ini. Menjawab hal ini, para pejabat pemerintah mengatakan mereka telah memperbarui situs web HealthCare.gov untuk memudahkan konsumen dalam mencari informasi tentang periode pendaftaran khusus.

Laporan Kamis dari pemerintah menunjukkan bahwa sekitar 487.000 orang mendaftar di HealthCare.gov setelah kehilangan asuransi dari tempat kerja mereka tahun ini. Itu peningkatan 46 persen dari periode waktu yang sama tahun lalu.

Dalam kasus di Mahkamah Agung itu, Texas dan negara bagian-negara bagian konservatif lainnya menyatakan bahwa ACA pada dasarnya dianggap tidak konstitusional setelah Kongres meloloskan undang-undang pajak pada 2017 yang menghapuskan denda kontroversial untuk mereka yang tidak memiliki asuransi kesehatan dalam UU itu, tetapi tetap mewajibkan persyaratan yang hampir semua untuk warga Amerika yang tercakup asuransi ini.

Setelah gagal mencabut "Obamacare" pada 2017 ketika Partai Republik sepenuhnya mengendalikan Kongres, Presiden Donald Trump beralih mengandalkan pemerintahnya lewat jalur hukum.

Pandangan pemerintah Trump tentang bagian mana dari ACA yang boleh dipertahankan atau diganti jika hukum ini dibatalkan, telah bergeser dari waktu ke waktu. Tetapi dalam argumen hukum, pemerintah selalu mendukung penghapusan ketentuan "Obamacare" yang melarang perusahaan asuransi mendiskriminasi orang karena riwayat medisnya.

Meskipun demikian, Trump telah berulang kali meyakinkan rakyat Amerika bahwa orang-orang yang sebelumnya sudah memiliki masalah kesehatan, tetap terlindungi asuransi ini. Baik Gedung Putih maupun Partai Republik kongres tidak menentukan caranya.