Mewujudkan efisiensi logistik di negara poros maritim

Pandemi Corona Virus Diseases (Covid-19) yang terjadi sejak tahun 2020, terbukti berdampak kurang kondusifnya berbagai sektor kehidupan, tak terkecuali terhadap pergerakan manusia dan barang.

Di tengah kondisi ekonomi yang sulit karena badai pandemi, tantangan pun bertambah panjang dengan pecahnya perang antara Rusia dan Ukraina. Perang menyebabkan akses terhadap pangan hingga energi semakin terbatas. Salah satu bukti, perang tersebut memicu kenaikan harga minyak dunia.

Pada saat pandemi Covid-19 mereda, bisnis logistik internasional sebenarnya tengah membutuhkan saluran yang tepat, hemat biaya, waktu yang efisien, dan juga aman untuk mengangkut barang dari satu negara ke negara lain.

Perdagangan global dan distribusi logistik melalui jalur laut merupakan pilihan terbaik. Pada masa sekarang, negara-negara yang memiliki pelabuhan modern, perekonomiannya diyakini cepat pulih dan terus tumbuh.

Sebagai negara yang memiliki visi sebagai poros maritim dunia, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pemain besar dalam perdagangan internasional.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki berbagai potensi ekonomi untuk dikembangkan. Dengan letak geografis yang strategis, dan dari 90 persen perdagangan global yang diangkut melalui jalur laut , 40 persen di antaranya melewati perairan Indonesia.

Hampir semua negara sangat bergantung pada bisnis melalui jalur air. Karena itu, negara-negara yang tidak memiliki pelabuhan sendiri akan menghadapi kesulitan dalam bisnis melalui jalur air.

Transformasi Pelindo

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) pasca-merger yang dilakukan setahun lalu, terus bertransformasi menjadi operator pelabuhan yang modern, berdaya saing, serta memiliki standarisasi operasional dan komersial.

Pelabuhan-pelabuhan yang dikelola Pelindo terus melengkapi diri dengan peralatan modern terbaru, fasilitas berkualitas tinggi, galangan kapal yang besar, dan gudang logistik yang memadai.

Melalui upaya-upaya ini, Pelindo turut berkontribusi mengefisienkan biaya logistik di Indonesia melalui peningkatan produktivitas bongkar muat dan penurunan port stay atau waktu sandar kapal di pelabuhan.

Seperti pelabuhan-pelabuhan kelas dunia, Pelindo memulai transformasi dengan menata terminal peti kemas. Diawali dengan membuat pemetaan, memisahkan blok bongkaran, blok muatan, dan membuat lokasi khusus untuk Cargo Consolidation and Distribution Center (CCDC).

Bahkan untuk mempercepat proses bongkar muat, alat Reach Stackers juga diganti menjadi Rubber Tyred Gantry (RTG). Hasilnya, peningkatan kinerja dan produktivitas bongkar muat mulai terlihat di sejumlah pelabuhan, salah satunya di Terminal Peti Kemas (TPK) Belawan.

Jumlah bongkar muat di Belawan naik lebih dari dua kali lipat, dari 20 boks per kapal per jam menjadi 45 boks per kapal per jam. Selain itu, juga pengurangan port stay, dari dua hari kini menjadi hanya satu hari.

Peningkatan kinerja yang sama terjadi di TPK Makassar, dengan produktivitas bongkar muat dari dari 20 boks per kapal per jam menjadi 42 boks per kapal per jam dan waktu sandar berkurang dari dua hari menjadi satu hari.

Sementara itu, peningkatan kinerja terbaik ada di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Ambon. Peningkatan jumlah bongkar muat naik hampir tiga kali lipat, dari 12 boks per kapal per jam menjadi 35 boks per kapal per jam dan jumlah waktu sandar terpangkas tajam dari tiga hari menjadi satu hari.

Melalui indikator-indikator inilah, Pelindo secara agresif melakukan standarisasi operasional di seluruh pelabuhan yang dikelolanya.

Namun demikian, faktor yang tak kalah penting dalam transformasi besar di dalam sebuah perusahaan adalah peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dukungan peralatan dan fasilitas modern, perlu ditopang oleh SDM yang andal di bidang kepelabuhanan agar kualitas dan profesionalisme dapat ditingkatkan.

Pelindo wajib memiliki SDM unggul di setiap lini, termasuk di klaster peti kemas, klaster non peti kemas, klaster logistik dan pengembangan daerah pesisir (hinterland), hingga klaster kelautan, peralatan, dan pelayanan pelabuhan.

Tantangan bagi setiap insan di Pelindo agar mampu memanifestasikan visi dan misi perusahaan melalui praktik kerja terbaik, khususnya dalam merespon pertumbuhan volume logistik yang besar dan volatilitas layanan yang disebabkan oleh pandemi global.

Dengan demikian, tagline "transformasi operasional" benar-benar terwujud dari hulu ke hilir. Dari sistem yang berjalan hingga output layanan. Dari pimpinan tertinggi sampai pekerja yang berhubungan langsung dengan pelayanan di pelabuhan.

Dukungan Ekosistem Pelabuhan

Guna mewujudkan kinerja pelabuhan yang efisien, pemerintah pun turut memberikan dukungan melalui implementasi National Logistic Ecosystem (NLE). Sesuai tujuannya, NLE dirancang agar seluruh proses logistik menjadi lebih efisien dan terintegrasi.

Kolaborasi digital antara pemerintah dan sektor swasta dalam NLE ini sesungguhnya mengakomodasi seluruh pemangku kepentingan utama dalam perdagangan global, termasuk pemerintah, jalur pelayaran, operator pelabuhan dan terminal, pengirim, perusahaan logistik, hingga konsumen.

Digitalisasi diyakini dapat memutus mata rantai birokrasi yang rumit seperti membawa formulir fisik dan serba manual. Proses secara manual merupakan salah satu alasan mengapa proses di pelabuhan tidak efisien dan berdampak pada biaya yang membengkak.

Namun demikian, implementasi platform dalam NLE masih menjadi pekerjaan rumah tersendiri yang perlu segera dicarikan solusi. Sebagai contoh, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan memiliki layanan digital jasa kepelabuhanan dengan nama SIMLALA, SITOLAUT, dan Inaportnet.

Sementara itu, layanan kepabeanan dengan nama Single Submission Quarantine Customs (SSm QC) dan Single Submission Pengangkut (SSm Pengangkut) juga diterapkan.

Di sisi lain, sejumlah ekosistem pelayaran, pelabuhan, depo peti kemas, truk, hingga pergudangan memiliki aplikasi masing-masing dalam menjalankan bisnisnya. Belum lagi proses transaksi keuangan dan kelengkapan dokumen secara manual yang masih dilakukan di beberapa pelabuhan. Aturan yang tidak konsisten inilah yang berpotensi menimbulkan kebingungan para pelaku usaha di sektor kepelabuhanan.

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) bahkan mengingatkan bahwa tumpang tindih regulasi dapat menyebabkan biaya logistik semakin mahal, sehingga upaya efisiensi di sektor kepelabuhanan tidak tercapai.

Idealnya bahwa sistem di dalam Indonesia Nasional Single Window (INSW) harus bersifat tunggal dan mengintegrasikan seluruh mekanisme dan tata kelola kepelabuhanan melalui satu aplikasi agar seluruh data serta informasi menjadi sinkron.

Dengan adanya standarisasi operasional berbasis digital maka kecepatan bongkar muat akan selaras dengan jumlah kargo di lapangan peti kemas sehingga tidak terjadi bottle neck.

Satu tahun pascamerger, Pelindo diharapkan dapat memberikan nilai tambah yang terus meningkat di masa mendatang melalui efisiensi rantai logistik di Tanah Air.

Paling tidak, merger Pelindo telah menjadi milestone penting perusahaan menuju pelabuhan berkelas internasional, khususnya dalam upaya mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.