Militer Myanmar cabut gugatan terhadap Reuters

(Reuters) - Militer Myanmar mengatakan pada Rabu bahwa pihaknya sudah mencabut gugatan hukum yang diajukannya terhadap kantor berita Reuters atas permintaan Dewan Pers Myanmar serta karena kepentingan untuk menjaga hubungan baik dengan media.

Polisi minggu lalu mengatakan militer sudah menyampaikan gugatan terhadap Reuters serta seorang anggota parlemen daerah atas pencemaran nama baik. Gugatan itu diajukan beberapa minggu setelah militer menyatakan keberatan atas sebuah berita tentang dua perempuan Muslim Rohingya, yang tewas akibat penembakan di Negara Bagian Rakhine.

"Kami telah menarik kasus ini karena mediasi dan permintaan Dewan Pers Myanmar," kata juru bicara militer Zaw Min Tun melalui telepon. "Kami mengakui dan menghargai peran media dalam sistem demokrasi multipartai."

Kepolisian di Negara Bagian Rakhine, tempat gugatan itu diajukan, tidak bisa dihubungi untuk memastikan bahwa gugatan itu sudah dicabut.

Dewan pers itu, yang menengahi perselisihan antara pihak berwenang dan media massa, mengatakan tentara telah mencabut kasus menyangkut Reuters serta gugatan yang diajukan tahun lalu terhadap editor situs berita lokal The Irrawaddy.

"Pada masa depan, jika ada sesuatu yang tidak memuaskan ... kami meminta organisasi untuk menyampaikan keluhan ke dewan pers terlebih dahulu daripada langsung mengajukan gugatan," kata dewan pers dalam pernyataan menyambut keputusan militer itu.

Seorang juru bicara Reuters mengatakan, "Kami menyambut baik penyelesaian masalah ini melalui Dewan Pers. Reuters akan terus menulis laporan soal Myanmar dengan cara yang adil, independen dan bertanggung jawab, seperti yang kami lakukan di seluruh dunia."

Baik Reuters maupun The Irrawaddy telah menghadapi tuntutan hukum yang diajukan berdasarkan bab 66D UU Telekomunikasi, yang memuat ancaman hukuman maksimal dua tahun penjara dan telah digunakan untuk memenjarakan kalangan yang mengkritik pemerintah.

Kasus melawan Reuters itu merupakan kelanjutan dari keluhan pihak militer soal artikel berita yang diterbitkan pada 25 Januari. Dalam artikel tersebut, Reuters mengutip anggota parlemen tersebut yang mengatakan bahwa tembakan artileri militer telah menyebabkan kematian kedua perempuan Rohingya.

Setelah artikel diterbitkan, militer mengatakan tembakan artilerinya tidak membunuh para wanita itu atau mencederai warga sipil lainnya. Militer menyalahkan kelompok gerilyawan Tentara Arakan (AA), yang berjuang bagi otonomi yang lebih luas di Negara Bagian Rakhine. AA sendiri menyalahkan militer.

Militer mengadakan konferensi pers pada 4 Februari untuk menyampaikan keluhan tentang artikel tersebut. Setelah itu, Reuters memperbarui isi artikel untuk mencerminkan posisi militer.


KELUHAN

Militer mengajukan pengaduan kepada dewan pers bahwa pihaknya keberatan dengan artikel tersebut. Militer kemudian membuka kasus pencemaran nama baik pidana terhadap Reuters dan anggota parlemen, Maung Kyaw Zan.

Militer tidak berkomentar apakah kasus terhadap Maung juga dicabut. Maung Kyaw Zan mengatakan kepada Reuters bahwa dia sejauh ini tidak mendengar kabar tentang kasusnya.

Militer mengajukan keluhan terhadap editor The Irrawaddy Ye Ni pada April 2019, juga terkait liputan konflik di Rakhine. Ye Ni mengatakan dia "sangat senang" dengan pencabutan gugatan dan alasan yang diberikan oleh militer.

Rakhine adalah wilayah di Myanmar barat. Dari wilayah itu, lebih dari 750.000 Muslim Rohingya lari mengungsikan diri pada 2017 karena militer melancarkan tindakan keras.

Baru-baru ini, negara bagian itu dilanda konflik baru antara pasukan pemerintah dan kelompok pemberontak Tentara Arakan, yang merekrut dari mayoritas penduduk Buddha Rakhine, dan berjuang untuk otonomi lebih luas.

Myanmar di Mahkamah Internasional di Den Haag menghadapi tuduhan melakukan genosida terkait tindakan keras terhadap Rohingya. Militer membantah melakukan genosida dan mengatakan bahwa mereka bertempur secara sah melawan gerilyawan Rohingya yang lebih dulu menyerang.

Dua wartawan Reuters pada Mei tahun lalu dibebaskan dari penjara Myanmar setelah menghabiskan lebih dari 18 bulan di penjara. Mereka dituduh melanggar undang-undang rahasia resmi dalam kasus yang memicu kemarahan di kalangan diplomat dan pembela hak asasi manusia.

Sebelum ditangkap pada Desember 2017, mereka melakukan penyelidikan atas pembunuhan 10 pria dan anak laki-laki Muslim Rohingya oleh pasukan keamanan dan warga sipil Budha di Rakhine.