Militer AS Pakai Akun Bodong di Media Sosial, Ini Alasannya

Merdeka.com - Merdeka.com - Perusahaan induk Facebook, Meta, mengungkapkan pada Selasa, orang-orang yang "terkait dengan militer AS" kemungkinan besar berada di balik jaringan akun Facebook dan Instagram palsu yang mempromosikan kepentingan AS di luar negeri dengan menargetkan audiens di Afghanistan dan Asia Tengah.

Meta mengatakan pihaknya menghapus sekitar 30 akun Facebook dan 20-an akun Instagram yang melanggar kebijakan "perilaku terkoordinasi yang tidak autentik" platform tersebut, dikutip dari CNN, Rabu (23/11).

Meta tidak mengaitkan aktivitas tersebut dengan komando militer AS tertentu. Tetapi Pentagon membuka tinjauan menyeluruh pada bulan September terhadap unit-unit yang terlibat dalam operasi pengaruh online, termasuk Komando Pusat AS, demikian dilaporkan The Washington Post sebelumnya.

CNN telah meminta komentar dari Pentagon dan Komando Pusat, yang mengawasi aktivitas militer AS di Timur Tengah dan Asia Tengah, atas temuan Meta ini.

Akun Facebook palsu yang dihapus Meta ini mengklaim AS membantu Tajikistan di Asia Tengah mengamankan perbatasannya dengan Afghanistan dan Washington adalah kunci stabilitas kawasan, menurut para peneliti dari firma analitik Graphika dan Stanford Internet Observatorium, yang mendokumentasikan kegiatan tersebut dalam laporan bulan Agustus.

Menurut penelitian tersebut, unggahan terkait Afghanistan meningkat khususnya pada bulan sebelum penarikan militer AS dari Afghanistan pada Agustus 2021.

Meta menyampaikan, orang-orang di balik akun palsu itu "menyembunyikan identitas mereka" dan aktivitas tersebut mendapat sangat sedikit daya tarik dari pengguna Facebook dan Instagram.

Seorang mantan pejabat AS yang fokus menangani masalah Rusia menyesali operasi perluasan pengaruh melalui media sosial ini.

"Saya mendapat dorongan, yang lazim di kalangan militer, bahwa 'satu-satunya cara untuk kalah adalah dengan tidak bermain' di domain informasi,'" jelas Gavin Wilde kepada CNN.

Wilde mengawasi pengaruh jahat Rusia dan masalah dunia maya di Dewan Keamanan Nasional pada 2018 dan 2019.

"Namun, jika metodologi mereka mempertaruhkan transparansi dan kredibilitas yang ingin diklaim AS sebagai tolok ukur alternatif untuk model Rusia atau China, apakah hasilnya benar-benar sepadan?" tambah Wilde, sekarang sarjana senior di Carnegie Endowment for International Peace. [pan]