Minta Duit Pelicin, Begini Modus Pejabat Kemendag Cari 'Cuan' di Pengadaan Gerobak

Merdeka.com - Merdeka.com - Polisi menetapkan dua pejabat pembuat komitmen (PPK), Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI dalam kasus dugaan korupsi pengadaan gerobak tahun 2018-2019.

Keduanya, Kabag Keuangan Setditjen PDN Kemendag, Putu Indra Wijaya (PIW) selaku PPK yang terlibat dalam anggaran Tahun 2018. Dan Kasubag TU P3DN DJPDN Kemendag RI, Bunaya Priambudi (BP) selaku PPK yang terlibat dalam tahun anggaran 2019.

"Berdasarkan fakta-fakta yang kita dapat dalam proses penyidikan dan juga hasil koordinasi kita dengan BPK. Sudah cukup kita tetapkan bahwa dari kedua kegiatan tersebut untuk tetapkan tersangka," Dirtipidkor Bareskrim Polri, Brigjen Cahyono Wibowo, saat jumpa pers, Rabu (7/9).

Kedua tersangka ini melakukan tindak pidana korupsi pengadaan gerobak pada dua anggaran tahun yang berbeda. Pertama, Putu Indra Wijaya (PIW) yang turut terlibat untuk mengarahkan pemenang tender pengadaan gerobak dari penyedia barang jasa inisial BW dan M.

Dengan permintaan uang sebesar Rp800 juta untuk PIW dan Tim Pokja (Kelompok Kerja) sebesar Rp600 juta. Lantas mereka memenangkan BW dan M selaku penyedia jasa untuk tender gerobak Kemendag, memiliki nilai kontrak Rp49 miliar untuk 7.200 gerobak selama 75 hari.

Namun usai kesepakatan, terdapat perusahaan pendukung (pembuat gerobak) yang mengundurkan diri dengan alasan ketidakcocokan harga. Atas hal itu, PPK bersama BW selaku pemenang tender mengalihkan proyek pembuatan gerobak kepada pihak lain yang tidak ada dalam kontrak dan tanpa ikatan perjanjian kerja sama (PKS).

"Tanda kutip di sini adalah pihak yang ditunjuk sebagai pelaksanaan pekerjaan, jadi ada suapnya Rp800 juta. Kemudian juga di dalam proses pelaksanaan tersebut juga ada pengaturan lelang," sebutnya.

Namun, nilai kontrak tersebut tidak sesuai dengan hasil pengerjaan. Dimana hingga batas akhir 31 Desember 2018 (kontrak berakhir) gerobak dagang yang selesai hanya 2.500 unit dari target 7.200 sesuai nilai kontrak.

Sedangkan untuk tersangka kedua, Kasubag TU P3DN DJPDN Kemendag RI, Bunaya Priambudi (BP) selaku PPK yang terlibat dalam tahun anggaran 2019. Dia terlibat dengan penyedia barang jasa yang sama yakni, inisial BW dan M untuk mengarahkan pemenang tender pengadaan gerobak di tahun 2019.

Dimana, BP juga kembali meminta uang Rp400 juta yang digunakan untuk pribadinya kepada BW dan M. Permintaan itu untuk mengarahkan Tim Pokja memenangkan perusahaan milik BW dan M dengan cara tidak melaksanakan pengecekan pada perusahaan utama dan hanya mengecek perusahaan pendukung.

Adapun nilai kontrak dalam pengadaan gerobak di tahun 2019 sebesar Rp29 miliar terdiri dari: gerobak tipe 1 sebanyak 1850 unit, dan gerobak type 2 sebanyak 1720, lama pekerjaan 60 hari.

Namun, perusahaan utama dan perusahaan pendukung tidak mengerjakan produksi gerobak. Melainkan dikerjakan PT. Mutiara Putra Berkat sebanyak 1665 gerobak souvenir dan Ng Khong Sen sebanyak 1197 gerobak bakso.

Lalu hasil pengerjaan itu, gerobak dagang yang selesai dikerjakan dan diserahkan ke Kemendag sampai saat ini adalah 3111 unit, dari 3570 sesuai kontrak dan sisanya sebanyak 459 unit tidak bisa dipertanggungjawabkan PPK dan perusahaan

Atas tindakan kedua tersangka, berdasarkan hasil hitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), total kerugian Rp39 Miliar terbagi dari tersangka PIW Rp30 Miliar tersangka BP Rp9 miliar

"Nah ini kalau diproses PPK ini yang menandatangani kontrak tetapi di dalam proses pelaksanaan lelang dia sudah 'cawe-cawe' disini sama pokja. harusnya PPK tidak boleh nyampurin urusan pekerjaan pokja," terangnya.

Mereka dipersangkakan dengan, Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 dan atau Perbuatan menerima hadiah atau janji untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) atau pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Awal Mula Kasus

Sebelumnya, Kasus dugaan korupsi gerobak ini mencuat ketika saat Kemendag melakukan pengadaan gerobak dagang untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) Tahun Anggaran 2018-2019.

Dalam prosesnya pemerintah menggelontorkan nilai kontrak untuk Tahun Anggaran 2018-2019 sebesar Rp76.372.725.000. Namun, ada pihak tertentu yang bermain nakal dengan pengadaan gerobak fiktif hingga penggelembungan dana.

Sementara penyidikan kasus korupsi ini berdasarkan adanya pengaduan masyarakat yang merasa tidak mendapatkan haknya sebagai penerima bantuan gerobak dagang.

Bahkan, ada dua laporan yang diterima Bareskrim Polri terkait dugaan korupsi tersebut. Laporan itu antara lain teregistrasi dengan nomor LP/A/0224/V/2022/SPKT.DITTIPIDKOR/BARESKRIM tanggal 17 Mei 2022 dan LP/A/0225/V/2022/SPKT.DITTIPIDKOR/BARESKRIM tanggal 19 Mei 2022. [rhm]