Minta Identitas Pasien Covid-19 Diungkap, Ibu Rumah Tangga Gugat 3 UU Terkait Kesehatan

Liputan6.com, Jakarta - Seorang ibu rumah tangga dan pekerja swasta menggugat tiga undang-undang terkait kesehatan dan dunia kedokteran ke Mahkamah Konstitusi. Tujuannya untuk memperoleh transparansi data pasien yang terjangkit virus corona atau Covid-19. Ketiga Undang-Undang tersebut adalah, UU Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan UU Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

"Kami gugat berdasarkat pasal, pertama Pasal 48 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, Kemudian Pasal 38 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit; Ketiga, Pasal 73 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan," tulis Singgih Tomi Gumilang, sebagai kuasa hukum penggugat lewat siaran pers diterima, Selasa (24/3/2020).

Singgih mengaku, gugatan sudah diregistrasikan via daring dengan nomer TPPO:98/PAN.ONLINE/2020. Dia juga menjelaskan penggugat teridiri dari dua individu, pertama adalah Nur Ana dan Kusnan Hadi.

"Penggugat pertama berlatar belakang masyarakat sipil, ibu rumah tangga dan pekerja swasta yang memiliki kepedulian terhadap pandemi Covid-19 ini, dan kecemasan bila ada orang di lingkungannya yang terkena Covid-19 namun tidak diketahui identitasnya sehingga mengancam diri dan keluarganya," jelas Singgih.

Menurut Singgih, gugatan dilayangkan kliennya sejalan dengan sikap dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Karena dilihat dari ganasnya pandemi ini, hanya dalam satu bulan, sudah hampir dari 500 orang terinfeksi virus corona.

"Jadi menurut hemat kami ini sungguh berbahaya, kita sebagai warga Negara Republik Indonesia berhak mengetahui siapa saja pasien yang positif virus corona (Covid-19) ini, jangan-jangan justru tetangga dekat rumah tinggal kita, jangan-jangan kita sudah pernah melakukan kontak dengan mereka," tegas Singgih.

 

Agar Pemerinah Buka Semua Data Pasien

Berdasarkan hal itu, seharusnya, pemerintah tidak boleh percaya begitu saja dengan keterangan dari pasien, termasuk dengan siapa saja mereka sudah melakukan kontak fisik. Sebab, kata dia, bisa jadi, pasien yang bersangkutan juga lupa, atau merasa malu menjelaskan detail semua pertemuannya.

"Gugatan ini diajukan, supaya pemerintah dapat membuka semua data pasien corona (Covid-19), tanpa dianggap melanggar hak-hak dari pasien corona (Covid-19) yang bersangkutan," Singgih menandasi.

Saksikan video pilihan di bawah ini: