MK Hapus Kewenangan Penyidik/penuntut Ajukan Banding Praperadilan

Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur kewenangan penyidik serta penuntut umum mengajukan banding putusan praperadilan.

"Pasal 83 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 83 ayat (2) KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Ketua Majelis Hakim Mahfud MD, saat membacakan putusan di Jakarta, Selasa.

Putusan MK ini mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Anggota Polisi, Tjetje Iskandar, yang menguji Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang dinilai diskriminatif.

Pasal 83 ayat (1) KUHAP berbunyi: "Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding".

Sedangkan ayat (2) menyatakan: "Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan/penuntutan, hal itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi".

Atas pengecualian ini, MK menilai Pasal 83 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tidak mempersamakan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil.

"Dengan kata lain, Pasal 83 ayat (2) KUHAP tersebut memperlakukan secara berbeda antara tersangka/terdakwa di satu pihak dan penyidik serta penuntut umum di pihak lain dalam melakukan upaya hukum banding terhadap putusan praperadilan. Ketentuan demikian tidak sesuai dengan filosofi diadakannya lembaga praperadilan yang justru menjamin hak-hak tersangka/terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia," kata Hakim Konstitusi Ahmad Sodiki, saat membacakan pertimbangannya.

Ahmad Sodiki mengatakan bahwa untuk memperlakukan sama antara tersangka/terdakwa dan penyidik serta penuntut umum dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP tersebut terdapat dua alternatif yaitu memberikan hak kepada tersangka/terdakwa untuk mengajukan permohonan banding atau menghapuskan hak penyidik dan penuntut umum untuk mengajukan permohonan banding.

Menurut Mahkamah, oleh karena filosofi diadakannya lembaga praperadilan sebagai peradilan yang cepat, untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap tersangka/terdakwa dan penyidik serta penuntut umum maka yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

"Dengan meniadakan hak banding kepada kedua pihak dimaksud maka pengujian konstitusionalitas Pasal 83 ayat (2) KUHAP beralasan menurut hukum, sedangkan permohonan Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 83 ayat (1) KUHAP tidak beralasan menurut hukum," kata Ahmad Sodiki.

Tjetje Iskandar menguji Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP karena aturan itu hanya membolehkan penyidik dan penuntut umum praperadilan untuk mengajukan banding jika permohonan praperadilan itu dikabulkan majelis hakim. (tp)


Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.