MK: Masyarakat Bebas Gunakan Lambang Garuda

Jakarta (ANTARA) - JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan masyarakat bebas menggunakan lambang negara Garuda Pancasila dalam berbagai kegiatan selama untuk menunjukkan ekspresi kecintaannya terhadap negara.

Ketentuan ini tercantum dalam putusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian Pasal 57 huruf d Undang-undang (UU) Nomor Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, dan Lambang Negara serta Lagu kebangsaan.

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Ketua Majelis Hakim Mahfud MD, saat membacakan putusan di Jakarta, selasa.

MK menyatakan bahwa Pasal 57 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat.

Pasal 57 huruf d berbunyi: "Setiap orang dilarang menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini".

Pasal 57 huruf d ini juga berhubungan dengan Pasal 69 huruf c berisikan ancaman pidana bagi siapapun yang menggunakan lambang negara untuk keperluan lain, MK juga menyatakan bahwa kedua Pasal tersebut sebagai suatu ketentuan hukum yang berlaku.

"Oleh karena itu, maka pertimbangan hukum Mahkamah terhadap Pasal 57 huruf d tersebut berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pasal 69 huruf c," kata Mahfud.

Menurut Mahkamah, pembatasan penggunaan lambang negara oleh masyarakat merupakan suatu bentuk pengekangan.

"Ada nilai identitas diri sebagai bangsa Indonesia yang terkandung didalamnya ketika masyarakat mengunakan lambang negara bentuk berekspresi," kata Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil, saat membacakan pertimbangannya.

Menurut Fadlil, larangan yang diatur dalam pasal 57 huruf d sama sekali tidak tepat karena tidak memuat rumusan yang jelas dan apalagi larangan tersebut diikuti dengan ancaman pidana, yang seharusnya ketentuan mengenai perbuatan yang diancam pidana harus memenuhi rumusan yang bersifat jelas dan tegas.

Mahkamah menilai sudah seharusnya lambang Garuda Pancasila mutlak menjadi milik kebudayaan bersama seluruh masyarakat karena ini seperangkat nilai budaya Indonesia


Bagi Mahkamah sudah menjadi hak warga negara untuk melaksanakan nilai budayanya termasuk menggunakan lambang negara, katanya.

"Apalagi jika mengingat bahwa Pancasila sebagai sistem nilai adalah terlahir atau merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia," kata Ahmad Fadlil.

Seperti diketahui, pengujian UU Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diajukan oleh sejumlah warga yang mengatasnamakan Koalisi Gerakan Bebaskan Garuda Pancasila.

Dalam permohonannya, pemohon menganggap penggunaan lambang ini justru ekspresi dan kebanggaan masyarakat terhadap negara. Sehingga larangan penggunaan lambang Garuda Pancasila dalam Pasal 57 huruf c itu bentuk pengekangan. (tp)


Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.