MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kapuas

Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di seluruh TPS enam Desa/Kelurahan.

"Memerintahkan KPU Kabupaten Kapuas melaksanakan Pemungutan Suara ulang pada seluruh TPS di Desa Anjir Mambulau Barat, Kecamatan Kapuas Timur; seluruh TPS di Desa Anjir Mambulau Timur, Kecamatan Kapuas Timur; seluruh TPS di Desa Naning, Kecamatan Basarang; seluruh TPS di Desa Tamban Baru Tengah, Kecamatan Tamban Catur; seluruh TPS di Desa Sei Teras, Kecamatan Kapuas Kuala; seluruh TPS di Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat," kata Ketua Majelis Hakim Mahfud MD, Jumat.

Mahfud MD saat membacakan putusan sela sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Kapuas di Jakarta lebih lanjut menyatakan MK juga memerintahkan untuk menunda pelaksanaan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 dan menunda pelaksanaan keputusan KPU Penetapan Pasangan Calon Terpilih.

MK telah meyakini bahwa telah terjadi politik uang di beberapa tempat secara meluas dalam bentuk pembagian sejumlah uang dan barang yang mempengaruhi pilihan para pemilih dan secara khusus menguntungkan Pihak Terkait (pasangan Ir H Muhammad Mawardi - Ir. Herson Barthel Aden M Si).

Menurut mahkamah, praktik politik uang tersebut merupakan praktik pelanggaran Pemilu yang berdampak terciptanya demokrasi yang tidak sehat dan berdampak secara signifikan pada perolehan suara pasangan calon, hal tersebut mengurangi validitas dan legitimasi hasil Pemilu.

MK mengungkapkan praktik politik uang yang terbukti terjadi di lima desa dan satu kelurahan yang tersebar di lima kecamatan pada Pemilukada Kabupaten Kapuas Tahun 2012.

Untuk mendapatkan kepastian hukum dan memberikan legitimasi terhadap penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kapuas


Tahun 2012, maka Mahkamah memandang perlu melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada lima desa dan satu kelurahan yang tersebar pada lima kecamatan di Kabupaten Kapuas.

Terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang ini, kata Mahfud, MK memerintahkan KPU Kabupaten Kapuas, KPU Provinsi Kalimantan Tengah, KPU, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk mengawasi sesuai dengan kewenangannya.

"Memerintahkan KPU Kabupaten Kapuas, KKPU Provinsi Kalimantan Tengah, KPU, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 60 hari sejak putusan ini diucapkan," kata Mahfud.

Permohonan PHPU Pilkada Kapuas ini dimohonkan oleh pasangan Ir Ben Brahim S Bahat-Ir H. Muhajirin yang menyebutkan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kapuas telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif.

Pilkada Kapus diikuti oleh tiga pasangan, yakni pasangan Calon Ben Brahim-Muhajirin yang memperoleh suara sah sebanyak 74.774, pasangan Surya Dharma-Taufiquraman memperolehan 9.613 suara dan pasangan Muhammad Mawardi-Herson Barthel Aden memperoleh 77.293 suara.(rr)



Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.