MK: Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tidak Legalkan Perzinaan

Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan putusan nomor 46/VIII/2010 pada 17 Februari 2012 tentang anak yang lahir di luar perkawinan bukan untuk melegalkan perzinaan tetapi memberikan perlindungan keperdataan kepada anak


"Zina tetap haram baik dari hukum agama maupun hukum positif, namun anak akibat itu perlu dilindungi," kata Wakil Ketua MK Ahmad Sodiki, saat konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Konferensi pers ini digelar terkait putusan MK yang dimohonkan oleh Machica Mochtar yang menguji UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinilai beberapa pihak melegalkan perzinaan.

Menurut Ahmad Sodiki, putusan tersebut bukan untuk melegalkan perzinaan, tetapi untuk memberikan perlindungan anak dari hasil hubungan terlarang tersebut.

Sementara Hakim Konstitusi Fadli Sumadi, dalam kesempatan yang sama, mengatakan putusan MK membuka kemungkinan hukum bagi ditemukannya subyek hukum yang harus bertanggungjawab terhadap anak agar diakui bapaknya melalui mekanisme hukum dengan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meniadakan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum di dalam masyarakat.

Fadli juga menegaskan bahwa putusan MK ini tidak berkait dengan sah atau tidaknya sah perkawinan, tetapi hanya untuk memberikan perlindungan keperdataan kepada anak.

"Harus dipahami bahwa antara memberikan perlindungan terhadap anak dan persoalan perzinaan merupakan dua rezim hukum yang berbeda," tegasnya.

Hakim konstitusi ini juga mengungkapkan bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menyebabkan terjadinya kelahiran anak tersebut harus bertanggungjawab.

"Peraturan perundang-undangan tidak boleh meniadakan tanggung jawab seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menyebabkan lahirnya anak tersebut sebaga bapak dan ibunya. Tanggungjawab tersebut melekat pada keduanya (laki-laki dan perempuan), bukan hanya pada salah satunya saja," katanya.

Fadli mengatakan bahwa ketentuan yang selama ini berlaku terhadap anak yang lahir di luar perkawinan hanya memberikan hubungan perdata dan tanggungjawab kepada ibu dan keluarga ibu adalah sesuatu yang tidak adil.

Dia juga mengatakan bahwa setiap anak lahir dalam keadaan suci, tidak berdosa dan bukan atas kehendaknya untuk lahir dari hasil hubungan di luar nikah.

"Merupakan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan sosial manakala hukum memberikan stigma kepadanya sebagai `anak tanpa bapak`," kata Fadli.

MK juga berpandangan bahwa UU Perkawinan memiliki karakter khas, dalam pengertian formal merupakan hukum yang bersifat unifikasi, sehingga terdapat norma hukum yang berlaku untuk seluruh warga negara.

"Namun dalam pengertian materialnya merupakan hukum yang bersifat majemuk (plural), sehingga normanya diserahkan kepada agama masing-masing," kata Fadli.

Seperti diketahuinya, (MK) memutuskan anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata (status hukum) dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Putusan ini terkait pengujian Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimohonkan Aisyah Mochtar (Machica Mochtar) dan anaknya, Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono.

"Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian, Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan `Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya` bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya," kata Ketua Mahfud MD, saat membacakan putusan di Jakarta, Jumat (17/2).

Menurut Mahkamah Konstitusi, pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) frasa "yang dilahirkan di luar perkawinan" perlu memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak.

Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil, saat membacakan pertimbangannya, mengatakan bahwa secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (coitus) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan.

"Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya," katanya.

Fadlil melanjutkan apalagi jika berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.

"Anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak," katanya.

Dengan demikian, kata Fadlil, terlepas dari soal prosedur atau administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum.

"Jika tidak, anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya," katanya.

Untuk itu, katanya, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan. (tp)


Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.