MK: Sarjana di luar jurusan pendidikan boleh jadi guru

MERDEKA.COM. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan para sarjana yang berasal dari jurusan di luar jurusan pendidikan boleh menjadi guru. Hal ini dinyatakan dalam putusan yang menolak permohonan uji materi Pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

"Menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Mahfud MD membacakan amar putusan dalam sidang di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (28/3).

MK menyatakan, dasar pengujian yang digunakan para pemohon dalam mengajukan permohonan ini, yakni pasal 28H UUD 1945, tidak relevan. Sebab, pasal tersebut, yang memuat ketentuan adanya jaminan hak atas perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan justru bertolak belakang dengan keinginan pemohon meminta agar hanya sarjana pendidikan saja yang boleh menjadi guru.

"Secara khusus, Pasal 28H UUD 1945 merupakan pasal yang mengatur mengenai hak untuk memperoleh manfaat dari program afirmatif bagi warga negara tertentu supaya yang bersangkutan dapat memperoleh kemajuan yang sejajar dengan warga negara yang lain, sehingga memiliki kesempatan yang sama," terang hakim konstitusi Muhammad Alim saat membacakan pertimbangan.

Lebih lanjut, MK menerangkan, hak untuk menjadi guru dengan sendirinya telah dibatasi justru dalam pasal yang diajukan oleh pemohon, yakni dalam Pasal 8, 10, dan 11 UU Guru dan Dosen.

"Seseorang yang bukan lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) tidak secara serta merta dapat menjadi guru jika tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal tersebut. Sehingga tidak terdapat perlakuan yang berbeda yang bertentangan dengan konstitusi," ungkap Alim.

Permohonan ini diajukan oleh tujuh orang mahasiswa jurusan ilmu kependidikan yang berasal tujuh kampus yang berbeda. Mereka merasa mendapat perlakuan diskriminatif karena harus bersaing dengan sarjana di luar jurusan kependidikan untuk menjadi guru. Padahal, mereka mendalihkan telah dididik secara khusus dalam jurusan ilmu pendidikan dan mempunyai kemampuan berbeda dibanding dengan sarjana lain.

Baca juga:
SBY sebut wajar keputusan MK sering timbulkan pro & kontra
'Anak SD saja hafal, masih calon hakim MK lupa Pancasila'
Jubir MK: Sah saja seorang hakim MK berkomentar

Topik Pilihan:
polisi teladan | Prostitusi | Wanita merdeka | Soeharto | Kuburan dibongkar 

Sumber: Merdeka.com
Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.