MK Tolak Gugatan Artis Pong Hardjatmo

Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pengujian UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang mengatur pembubaran partai politik dengan para pemohon yang terdiri dari Pong Hardjatmo, Ridwan Saidi, Judilherry Justam, M Ridha, Gatot Sudarto dan Masyarakat Hukum Indonesia (MHI).

"Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Mahfud MD, saat membacakan putusan di Jakarta, Kamis.

Menurut Mahfud, pokok permohonan tidak terbukti menurut hukum.

Dalam pertimbangannya yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Akil Mochtar, Pasal 24C UUD 1945 tidak mengatur mengenai yang berhak mengajukan perkara pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi.

"Pemerintah sebagai pemohon dalam perkara pembubaran partai politik merupakan pilihan pembentuk Undang-Undang dalam menyusun dan membentuk ketentuan hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam UU MK, sehingga Pasal 68 ayat (1) UU MK tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai kewenangan MK dalam Pasal 24C UUD 1945," kata Akil.

Menurut Akil, bahwa keinginan para Pemohon agar pihak yang dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke MK ditambah dengan perorangan warga negara dan badan hukum merupakan kewenangan dari pembentuk Undang-Undang untuk mengubahnya (legislative review).

"Mahkamah tidak berwenang untuk menambah pemohon dalam pembubaran partai

politik sesuai dengan keinginan para Pemohon, Mahkamah hanya berwenang menyatakan materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang bertentangan atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945," kata Akil.

Sejumlah tokoh dan aktivis yang tergabung dalam Tim Advokasi Menuntut Partai

Politik Jujur dan Bersih menguji Pasal 68 ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK tentang pembubaran partai politik.

Para pemohon menguji Pasal 68 Ayat (1) UU MK hanya mengatur pemerintah yang bisa mengajukan pembubaran partai politik tidak memberikan kepastian hukum.

Para pemohon meminta perorangan warga negara dan badan hukum bisa mengajukan pembubaran partai politik ke MK.(tp)


Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.