MK Tolak Sengketa Pilkada Pangkalpinang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota Pangkalpinang, Ismiyardi - Abu Bakar, dalam perselisihan Pemilukada Pangkalpinang.

"Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," ujar Hakim Ketua Akil Mochtar, saat membacakan putusan di MK, Jakarta, Selasa (30/7/2013).

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai pihak pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam dalam Pasal 1 angka 7, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PMK 15 Tahun 2008.

Pasal tersebut menyatakan para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan Pemilukada adalah pasangan calon sebagai pemohon, KPU/KIP provinsi atau kabupaten/kota sebagai termohon, dan pasangan lain yang dapat menjadi pihak terkait.

"Dari ketentuan tersebut yang dapat menjadi pemohon dalam perkara hasil pemilihan umum kepala daerah adalah pasangan calon peserta Pemilukada. Sedangkan pemohon adalah bukan pasangan calon peserta Pemilukada dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2013," ujar hakim anggota Ahmad Fadlil Sumadi.

Mahkamah juga mengutip putusan sebelumnya yang memberikan kedudukan hukum kepada bakal pasangan calon Pemilukada Kota Jayapura, Kabupaten Kepualauan Yapen, dan Tapanuli Tengah. Dengan syarat:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dengan sengaja mengabaikan putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut

pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Pasangan Calon menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada.

2. Adanya rangkaian bukti yang menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak

memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu.

Sebelumnya, pemohon mengajukan gugatan karena KPU Kota Pangkalpinang tidak meloloskan pasangan tersebut sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang 2013-2018. Pemohon menyatakan KPU tidak melakukan verifikasi atas mereka.

Baca Juga:

Dradjad Wibowo: Berikan Patrialis Akbar Kesempatan

Ruas Pinggang Geser, Akil Mochtar Gunakan Tongkat

Eks Menkumham Patrialis Akbar Dikabarkan Dipilih SBY Jadi Hakim MK

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.