MKD Gandeng Mahkamah Partai Tegakkan Etika Anggota DPR

·Bacaan 3 menit
Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan Kuliah Umum pada Upacara Wisuda Program Vokasi, Sarjana, Magister, Profesi, Spesialis dan Doktor Tahun Akademik 2019/2020 di Balairung UI, Depok, Sabtu (1/2/2020). Acara ini bersamaan dengan Peringatan Dies Natalis UI Ke-70. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan agar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI mampu menegakkan etika anggotanya. Hal itu supaya pada akhirnya dapat berimbas dalam peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga eksekutif tersebut.

"Penerapan dan penegakan etika anggota dewan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap DPR. Saya berharap seminar nasional ini tidak hanya sebagai kegiatan seremonial semata," kata Puan dalam acara Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan Dewan DPR-RI: Sinergi Penegakan Etika Kelembagaan "Penguatan Kualitas Perilaku Etis dan Kapasitas Penegakan Etika Pejabat Publik Melalui Peran Partai Politik" di Birawa Assembly Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (22/3/2021).

Puan menyebut bahwa pada dasarnya setiap parpol telah memiliki kode etiknya masing masing, oleh karenanya MKD DPR RI tidak bisa berjalan sendiri dalam menegakkan etika anggota dewan yang juga merupakan kader partai politik.

"MKD harus bersama dengan pihak lainnya dengan berbagai elemen termasuk dengan parpol. Karena pada dasarnya setiap parpol memiliki kaderisasi yang didalamnya mengenai kewarganegaraan dan kode etik," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Puan juga mengatakan agar MKD DPR mampu melakukan pengawasan sejak dini supaya tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan anggotanya.

"MKD harus bisa mengawasi dan menjaga kehormatan dewan dengan tujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan itu bisa dilakukan dengan membuatkan komitmen dengan partai politik juga," tuturnya.

Sementara itu, Ketua MKD DPR RI Habib Aboe Bakar Al-Habsy menyebutkan, MKD DPR RI memiliki komitmen yang tinggi dalam upaya untuk melakukan penegakan etika pejabat publik.

Dalam hal ini, MKD DPR RI terus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, dalam menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR, maka dilakukan seminar sinergi penegakan etika kelembagaan penguatan kualitas perilaku etis dan kapasitas penegakan etika pejabat publik melalui peran partai politik.

"Kita perlu bersinergi dengan beberapa stakeholder terkait. Prinsipnya seminar ini adalah wujud dari komitmen untuk meningkatkan etika di tengah lembaga legislatif. Kegiatan ini adalah ikhtiar kami dalam meningkatkan fungsi MKD dan martabat atau keluhuran dari anggota DPR," jelasnya.

Aboe Bakar menuturkan, pada kekuasaan parlemen yang modern, terdapat kesadaran bersama mengenai perlunya kelembagaan etik parlemen yang independen dan profesional guna menjaga wibawa parlemen yang ditunjukkan oleh anggota parlemen.

Karenanya diperlukan lembaga yang mengambil peran mengawasi dan menjaga harkat dan martabat dari lembaga parlemen semakin dibutuhkan. Disinilah posisi strategis MKD DPR RI dalam mengawal marwah kelembagaan.

Sinergi dengan Mahkamah Partai

Menyadari peran yang sangat penting tersebut, lanjut Aboe Bakar, MKD DPR RI tentunya tidak dapat bekerja sendirian. Karenanya MKD DPR RI melakukan komunikasi dengan berbagai pihak dalam rangka melakukan kerja sama penguatan, sehingga diharapkan MKD DPR RI akan bisa lebih optimal dalam menjalankan tugasnya.

Salah satu sinergi yang dilakukan MKD DPR RI adalah dengan partai politik, khususnya mahkamah partai. Menurutnya Mahkamah Partai memiliki peran dan kewenangan langsung yang tidak sekedar melakukan kinerja penindakan (eksekutorial) terkait berbagai perselisihan dalam ranah internal kepartaian, tapi juga memiliki strategi pengawasan dan pembinaan penegakan etika secara umum.

"Agar perilaku internal kepartaian tidak berada dalam ruang yang berpotensi menyisakan perselisihan dari waktu ke waktu," ujarnya.

Aboe Bakar menilai, manajemen kepartaian diyakini mampu memberi dukungan signifikan pada pembentukan paradigma etis bagi pejabat publik, khususnya jabatan wakil rakyat.

"Atas dasar itu, sinergi peran kelembagaan etika, maupun kewenangan penindakan yang dilakukan oleh partai politik dan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI diharapkan mampu melahirkan solusi komprehensif dalam rangka mengelola etika kelembagaan di masa yang akan datang sebagai perwujudan tanggung jawab atas jabatan publik," tuturnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini: