MKD Hentikan Kasus 'Gerombolan', Effendi Simbolon: Instansi Tak Boleh Mengintimidasi

Merdeka.com - Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon mengapresiasi putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang menghentikan laporan terhadap politikus PDIP ini. Effendi dilaporkan karena pernyataan menyebut TNI gerombolan ketika bicara disharmoni TNI.

"Saya telah mendengar amar putusan atas aduan kepada saya dari berbagai pihak atas apa yang disampaikan, dan saya mengucapkan terima kasih atas putusan ini. Dan ini merupakan suatu putusan yang dari Mahakamah Kehormatan yang akan saya jadikan panduan," ujar Effendi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9).

Pada kesempatan ini, Effendi menyinggung terkait intimidasi yang dia terima. Ia mengingatkan instansi manapun jangan menggunakan cara-cara intimidasi.

"Dan sekaligus saya mengingatkan siapapun kita, siapapun pemerintah, siapapun instansi tidak boleh melakukan intimidasi, tidak boleh ya. Ini negara hukum dan kita negara demokrasi, ada supremasi sipil dan menghormati hak asasi manusia," tegasnya.

Ia berharap pihak-pihak melakukan intimidasi mendengar pernyataannya tersebut.

"Mudah-mudahan yang mendengar ini mengerti apa yang saya sampaikan," tegasnya.

Effendi pun kembali menyampaikan permintaan maaf kepada koleganya bila ada yang tidak berkenan dan kurang nyaman dengan pernyataan yang ia keluarkan.

"Saya mohon maaf kepada temen-temen kolega saya bila ada yang kurang nyaman dengan apa yang saya sampaikan di raker dan RDP," kata Effendi.

Sebelumnya, MKD telah menghentikan laporan terhadap Effendi. Sebab Effendi telah menyampaikan permintaan maaf dan sebagai anggota dewan memiliki imunitas. Subtansi pernyataan Effendi juga dinilai merupakan kritik yang membangun kepada TNI.

Sebelumnya, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan menghentikan laporan terhadap anggota Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon. Salah satu sebabnya Effendi telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.

Effendi telah memenuhi undangan MKD untuk memberikan penjelasan sebagai teradu. Dalam kesempatan itu, Effendi telah menyampaikan permintaan maaf.

Sebelumnya, Effendi secara terbuka ke publik menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya terkait penyebutan TNI sebagai gerombolan di Fraksi PDIP, 14 September 2022.

"Atas dasar tersebut perkara pengaduan dugaan pelanggaran kode etik terhadap yang terhormat Effendi Simbolon tidak dapat ditindaklanjuti oleh MKD DPR RI," ujar Wakil Ketua MKD Habiburokhman membacakan putusan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/8).

Mahkamah Kehormatan Dewan juga menilai subtansi pernyataan Effendi dalam rapat kerja Komisi I, 5 September 2022 terkait isu disharmoni di tubuh TNI. Menurut MKD pernyataan politikus PDIP itu adalah sebuah kritikan membangun.

"MKD menegaskan secara substansi pernyataan teradu pada saat raker komisi I tanggal 5 September 2022 terkait isu disharmoni di tubuh TNI adalah sebuah kritikan membangun TNI," kata Habiburokhman.

Sebagai anggota dewan, Effendi juga memiliki hak imunitas untuk memberikan pernyataan, pertanyaan, dan sikap dalam menjalankan tugas. Hak imunitas itu telah diatur dalam UU MD3.

"Pernyataan yang disampaikan teradu Effendi Simbolon mempunyai hak imunitas untuk menyampaikan pernyataan pertanyaan dan sikap dalam menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam pasal 20a ayat 3 UU MD3," jelas Habiburokhman. [ded]