Moeldoko: Pemerintah gunakan pendekatan komprehensif di Papua

·Bacaan 2 menit

Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, menegaskan Indonesia tidak lagi menggunakan pendekatan militer untuk menangani persoalan di Papua, namun menggunakan pendekatan yang komprehensif.

"Sejak awal, pemerintah Indonesia memahami dan menyadari bahwa isu Papua tidak bisa hanya diselesaikan dengan pendekatan militer," kata dia, saat bertemu dengan Duta besar Selandia Baru untuk Indonesia, Kevin Burnett, di Bina Graha Jakarta, Selasa, sebagaimana keterangan resmi KSP.

Baca juga: Istana tegaskan Presiden gunakan pendekatan kesejahteraan untuk Papua

Ia mengatakan, pendekatan komprehensif yang menyangkut pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan lebih dikedepankan pemerintah untuk menangani persoalan di Papua.
"Karena masalah pendidikan, masalah kesehatan dan kemiskinan harus kita selesaikan dan ini penting bagi Indonesia," ujar Moeldoko.

Untuk itu, kata dia, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Inpres Nomor 9/2020 mengenai percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Program percepatan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat itu dipimpin oleh Wakil Presiden, KH Ma'ruf Amin.

Namun, Moeldoko tidak memungkiri ada dinamika yang berkembang di Papua menyusul serangan kelompok bersenjata yang menargetkan fasilitas umum seperti sekolah bahkan serangan terhadap guru dan para dokter.

Baca juga: Panglima TNI: Komunikasi sosial prioritas satgas di Papua-Papua Barat

Ia mengatakan, dinamika itu tidak bisa diabaikan. Meskipun demikian, dia menegaskan, pengerahan tentara ke Papua ditujukan untuk membantu pihak polisi, bukan untuk tujuan operasi militer.

Mantan panglima TNI yang pernah menjadi komandan satuan-satuan teritorial itu juga menegaskan, para tentara yang dikerahkan ke Papua juga ditujukan untuk pengamanan perbatasan; hal ini sesuai dengan amanat UU Nomor 34/2004 tentang TNI.

Baca juga: Panglima TNI dan pemuka agama bahas perdamaian di Bumi Cenderawasih

"Sewaktu saya masih menjabat sebagai panglima TNI, doktrin saya kepada prajurit saya adalah bahwa tentara yang akan berangkat ke Papua harus menaruh cangkul di depan, senjata dikalungkan belakang. Itu artinya pendekatan kesejahteraan adalah nomor satu," kata dia.

Makna doktrin itu adalah kedatangan prajurit ke Papua harus bisa mengubah situasi sulit jadi mudah, dan kondisi miskin menjadi sejahtera. Para tentara juga diharapkan dapat memberikan pembelajaran dan menyalurkan bantuan kesehatan bagi warga Papua.

Baca juga: Panglima TNI dorong penambahan 2000 Tamtama TNI AD di Papua Barat

Sementara itu, Burnett ditunjuk menjadi Dubes Selandia Baru untuk Indonesia sejak September 2021. Sebelum menjabat menjadi duta besar untuk Indonesia dia merupakan seorang perwira militer Selandia Baru selama 35 tahun.

“Penjelasan dari Bapak Moeldoko sangat berguna dan kami sangat mengapresiasi upaya pemerintah Indonesia dalam menangani isu Papua. Saya pun ingin mengunjungi Papua secara langsung dan berdialog dengan orang-orang disana,” kata dia, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi KSP.

Baca juga: Upaya TNI dalam merangkul kelompok bersenjata di Papua

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Selandia Baru semakin menguat setelah kedua negara menandatangani Komisi Bersama Tingkat Kementerian (JMC) ke-9 pada Juli 2020. Dalam dokumen yang ditandatangani itu, kedua negara menyepakati 45 butir rencana aksi yang akan menjadi acuan bagi pengembangan kerja sama dalam lima tahun ke depan.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel