Moeldoko soal Lukas Enembe Dilindungi Massa Pendukung: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Merdeka.com - Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko buka suara soal Gubernur Papua Lukas Enembe yang saat ini telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Moeldoko menegaskan Lukas harus mempertanggungjawabkan kasusnya di mata hukum.

"Saya mungkin bisa lebih keras lagi berbicara karena ini persoalan hukum murni gak ada persoalan politik maka siapapun harus mempertanggung jawabkan di mata hukum, enggak ada pengecualian," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/9).

Moeldoko menyebut, tak menutup kemungkinan TNI dikerahkan untuk merespons unjuk rasa warga yang melindungi Lukas Enembe.

"Kalau mereka dalam perlindungan masyarakat apa dalam pengaruhnnya Lukas Enembe, apa perlu TNI dikerahkan untuk itu kalau diperlukan apa boleh buat," ujarnya.

Moeldoko menambahkan, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengelontorkan uang supaya terjadi pemerataan dan keadilan di Papua. Maka, kebijakan afirmatif itu jangan diselewengkan untuk kepentingan pribadi.

"Kita tunggu saja proses hukumnya saya tidak berhak mengadili tidak tetapi intinya siapapun harus mempertanggungjawabkan di depan hukum saya tidak melangkah praduga tak bersalah itu urusan penegak hukum," ucapnya.

"KPK harus bekerja lebih keras lagi untuk mengambil langkah-langkah atau proses hukum," tutup mantan Panglima TNI ini.

Sejumlah warga mengatasnamakan "Koalisi Rakyat Papua (KRP) Save Lukas Enembe" menggelar aksi unjuk rasa di Kota Jayapura, Selasa (20/9). Aksi ini digelar imbas penetapan tersangka Gubernur Papua itu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada saat demo, sejumlah massa diamankan karena kedapatan membawa senjata tajam hingga bom rakitan atau dopis. Bom rakitan itu ditemukan bersama sepeda motor yang ditinggal kabur pengemudinya. [ray]