Moratorium PNS Untuk Kurangi Beban Belanja Pegawai

  • Pantai Garut Kaya Abalon, 1 Kg Laku Rp 1 Juta

    TRIBUNnews.com

    TRIBUNNEWS.COM - Siapa sangka, abalon bisa didapat dengan mudah saat musimnya di pantai selatan Garut. …

  • Begini, Skema Kenaikan Tarif Listrik 2013-2014

    Begini, Skema Kenaikan Tarif Listrik 2013-2014

    Tempo
    Begini, Skema Kenaikan Tarif Listrik 2013-2014

    TEMPO.CO, Jakarta - Pada 2013, pemerintah mulai menjalankan roadmap pengurangan subsidi listrik. Sejak saat itu, tarif listrik industri besar, menengah, dan rumah tangga mewah dinaikkan secara bertahap. Diharapkan, program ini dapat memangkas subsidi listrik sebesar Rp 10,96 triliun. (Baca juga : PLN Didesak Cabut Subsidi Rumah Mewah). …

  • Garut Bisa Ekspor Hasil Laut 40 Ton Per Bulan

    Garut Bisa Ekspor Hasil Laut 40 Ton Per Bulan

    TRIBUNnews.com
    Garut Bisa Ekspor Hasil Laut 40 Ton Per Bulan

    TRIBUNNEWS.COM - Andalan Garut adalah ikan layur. Dalam sehari saat musimnya, kami dapat mengirimkan 20 ton ikan …

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memastikan moratorium pegawai negeri sipil (PNS) yang dilakukan secara selektif mulai 1 September 2011, akan bermanfaat untuk mengurangi beban belanja pegawai dan belanja barang, baik di pusat maupun di daerah.

Hal tersebut tertera pada keterangan Pemerintah atas pandangan umum fraksi DPR RI tentang RUU APBN 2012 beserta nota keuangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Pemerintah dalam keterangan tersebut, sependapat dengan pandangan dewan mengenai perlunya dilakukan efisiensi dan optimalisasi anggaran belanja pegawai.

Oleh karena itu, pada 2011 dan 2012, pemerintah akan melakukan penundaan sementara penerimaan CPNS, pengangkatan PNS serta penataan organisasi dan penataan PNS sehingga anggaran belanja pegawai diharapkan akan lebih efisien.

Selain itu, pemerintah juga berencana membahas pelaksanaan pembatasan belanja pegawai pemerintah daerah secara proporsional melalui revisi UU no33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Dalam hal ini penyempurnaan yang dilakukan direncanakan bukan hanya pada substansi belanja pegawai dan belanja barang namun juga melihat implikasi terhadap administrasi pemerintahan di pusat dan daerah untuk mendorong anggaran publik yang lebih berkualitas.

Menurut rencana, moratorium yang akan dilaksanakan sampai 31 Desember 2012 ini tidak akan membatasi bagi PNS yang bersifat pelayanan publik seperti tenaga pendidik, tenaga perawat, UPT kesehatan pelabuhan, pengamat meteorologi dan geofisika serta tenaga lainnya yang akan dilakukan perekrutan sesuai dengan kebutuhan dan redistribusi ke daerah yang tepat.

Sedangkan dalam masa penundaan ini, Pemerintah akan melakukan penataan kembali jumlah kebutuhan PNS yang tepat berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja.

Dalam hal ini, pimpinan instansi pusat dan daerah akan melakukan redistribusi pegawai sesuai dengan kompetensi di masing-masing instansi berdasarkan hasil penataan.

Apabila redistribusi tersebut telah dilakukan dan ternyata ada PNS yang tidak dapat disalurkan maka terhadap PNS tersebut dapat ditawarkan untuk pensiun dini atau diberhentikan dengan hormat dari jabatan pegawai negeri dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi alokasi belanja, pemerintah juga akan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas belanja yaitu melakukan redesain subsidi dan pengalihan secara bertahap belanja subsidi ke program-program yang lebih produktif.

Selain itu meningkatkan keterkaitan dan koordinasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran di lingkungan pemerintah baik di pusat maupun di daerah.

Kemudian mengembangkan kerangka penganggaran berbasis kinerja dan berjangka menengah serta penerapan "reward and punishment" yang diatur dalam PMK no38/PMK.02/2011 yang akan diperluas tidak hanya didasarkan pada penyerapan anggaran, namun juga pencapaian kinerja ouput.

Namun, pemerintah dalam RAPBN 2012 memastikan akan menaikkan gaji PNS/TNI/Polri sebesar 10 persen yang diharapkan akan diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

Untuk itu, alokasi anggaran belanja pegawai, walau diberlakukan moratorium PNS, akan meningkat untuk menunjang kelangsungan kegiatan pemerintahan dan menjamin kelangsungan pelayanan publik bagi masyarakat.

Menurut rencana, alokasi anggaran belanja pegawai dalam RAPBN 2012 adalah sebesar Rp215,7 triliun atau 2,7 persen terhadap PDB. Jumlah ini berarti mengalami peningkatan sebesar Rp32,9 triliun atau 18 persen bila dibandingkan dengan pagu anggaran belanja pegawai dalam APBN Perubahan 2011 yang mencapai Rp182,9 triliun atau 2,5 persen terhadap PDB.


Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...