MPBI: Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Jakarta (ANTARA) - Presidium Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Said Iqbal menyatakan buruh menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, karena tidak ada jaminan dari pemerintah terkait dampaknya terhadap sektor lain.

"Menyikapi hasil rakor para menteri dengan gubernur se-Indonesia 16 April tentang kenaikan harga BBM menjadi Rp6.500-Rp7.000, maka MPBI beranggotakan lebih empat juta buruh menyatakan menolak kebijakan menaikkan harga BBM," katany melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan apabila pemerintah benar-benar mengambil kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi, maka MPBI memastikan akan ada aksi penolakan buruh di seluruh Indonesia.

"Termasuk aksi pada `May Day` yang diikuti satu juta buruh, dan aksi mogok nasional pada 16 Agustus yang dilakukan 10 juta buruh," ujar dia.

Menurut Said, pemerintah tidak pernah menyebutkan adanya jaminan bahwa harga-harga di sektor lain tidak akan ikut meningkat apabila harga BBM naik.

"Apakah ongkos angkot dan ojek tidak naik, apakah ada jaminan harga barang tidak naik, apakah ada jaminan harga sewa rumah buruh tidak naik, apakah pengalihan subsidi BBM untuk menjalankan jaminan kesehatan seluruh rakyat, dan apakah ada jaminan sekolah gratis," kata Said.

Menurut dia semua pertanyaan itu tidak jelas dijawab pemerintah. Oleh karena itu, kata dia, gerakan buruh selalu akan berjuang agar tidak terjadi kebijakan pengurangan subsidi negara yang tidak jelas arahnya, yang dapat berdampak pada kesejahteraan rakyat dan buruh.

Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 memberikan pagu belanja subsidi energi sebesar Rp274,7 triliun dengan perincian subsidi listrik Rp80,9 triliun dan subsidi BBM Rp193,8 triliun dengan volume sebesar 46 juta kilo liter.

Kuota volume BBM bersubsidi diprediksi dapat mencapai 53 juta kilo liter dan mengganggu fiskal, apabila tidak ada kebijakan yang memadai untuk mengendalikan konsumsi BBM, yang jumlahnya semakin meningkat.

Pemerintah hingga saat ini masih berupaya mendalami kebijakan yang akan diambil terkait pengendalian BBM tersebut.

Opsi pengendalian BBM oleh pemerintah yang berkembang belakangan adalah menetapkan dua harga BBM bersubsidi, yakni bagi mobil pribadi serta kendaraan bermotor dan angkutan umum, agar fiskal terjaga namun tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat miskin.(tp)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.