Mudahkan Masyarakat, BPN Kini Punya Loket Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan

Merdeka.com - Merdeka.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) meluncurkan loket prioritas Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan (PELATARAN). Loket prioritas ini diharapkan bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Loket ini merupakan loket yang dikhususkan untuk pemilik tanah yang mengajukan pelayanan pertahanan secara langsung tanpa melalui kuasa.

"Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat meluncurkan loket Prioritas Pelayanan Pertahanan dan Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN)," ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, di Hotel Ritzh Calton, Jakarta, Selasa (26/7).

Dia menjelaskan, program PELATARAN dilbuka pada hari Sabtu dan Minggu khususnya bagi Kantor Pertanahan (Kantah) yang memiliki kriteria tanah yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan Kantah dengan rata-rata jumlah layanan di atas 2.000 berkas per bulan.

"Total Kantah yang akan membuka pelayanan akhir pekan berjumlah 107 Kantah," terang Hadi.

PELATARAN ditujukan khusus untuk pemohon perorangan (tanpa kuasa), yang diadakan setiap hari Sabtu, pukul 09.00 WIB - 12.00 WIB. Jenis layanan yang dihadirkan di PELATARAN antara lain Peralihan Hak, ROYA, dan Perubahan Hak untuk luas tanah sama atau kurang dari 600m2. Semua layanan same day service, produk bisa langsung dibawa pulang.

Kementerian ATR Gelar Rakernas

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) kembali menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tahun 2022 dengan tema yang diusung ‘Memperkuat Sinergi dan Inovasi Pelayanan Pertahanan dan Tata Ruang’ di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (26/7).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto mengatakan, pembahasan Rakernas 2022 merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan fokus tiga pembahasan.

Pembahasan tersebut antara lain, pertama pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kedua penyelesaian sengketa dan konflik pertahanan termasuk mafia tanah.

Ketiga dukungan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam rangka mendukung kemudahan berusaha.

"Ada 3 fokus pembahasan adalah hal yang menjadi arahan Presiden. Untuk PTSL di mana proses pendaftaran tanah saat ini mencapai 74,8 persen,” ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (26/7).

Hadi meminta kepada para jajarannya untuk dapat melayani masyarakat dengan baik cepat. Juga memberikan pelayanan tanpa mempersulit masyarakat.

"Kalau bisa mudah kenapa harus dipersulit, sehingga rakyat tidak lagi merasa dipersulit dan tidak susah," terang Hadi. [idr]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel