Mudik Lebaran 2021 Dilarang, Citilink Punya Strategi Jaga Keterisian Pesawat

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah resmi melarang mudik lebaran tahun 2021, mulai dari tanggal 6 hingga 17 Mei mendatang. Pelarangan mudik ini dilakukan untuk mendukung kegiatan vaksinasi nasional yang saat ini sedang berlangsung.

Tentu, keputusan ini membuat hampir seluruh sektor bisnis mengubah strategi mereka, terutama maskapai penerbangan.

Direktur Utama Citilink Juliandra Nurtjahjo mengatakan, maskapai sebenarnya sudah mempersiapkan operasional terkait mudik lebaran mendatang.

"Tapi begitu ada pelarangan, airline harus merubah roadmap, adjustment pendapatan dan biaya lagi," ujarnya di Mandalika, Sabtu (27/3/2021).

Untuk itu, Citilink menerapkan strategi pembatasan kapasitas karena sebenarnya, permintaan terbang di awal tahun 2021 ini sudah mengalami peningkatan.

Menurutnya, meski mudik lebaran dilarang, pasti akan tetap ada masyarakat yang melakukan penerbangan di rentang waktu 6 hingga 17 Mei 2021. Oleh karenanya, alur kapasitas maskapai harus terus dijaga.

"Jadi capacity flownya diadjust, kita jaga, jadi begitu ada demand melonjak di hari tertentu, kita sudah siapkan dengan baik. Karena kalau kita siapkan banyak juga kan tidak baik, sehingga harus diatur satu per satu," ujarnya.

Larangan Mudik Lebaran 2021, Pemerintah Dinilai Plin Plan

Sejumlah kendaraan melintasi ruas Tol Jagorawi, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Mulai 24 April 2020, pemerintah akan memberikan sanksi bagi warga yang nekat keluar masuk wilayah Jabodetabek dan wilayah zona merah virus corona COVID-19. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)
Sejumlah kendaraan melintasi ruas Tol Jagorawi, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Mulai 24 April 2020, pemerintah akan memberikan sanksi bagi warga yang nekat keluar masuk wilayah Jabodetabek dan wilayah zona merah virus corona COVID-19. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Emonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menilai, sikap pemerintah melarang mudik Lebaran 2021 terkesan plin-plan. Padahal sebelumnya, pemerintah menyatakan bahwa mudik tahun ini tidak dilarang atau diperbolehkan.

"Titik kritisnya pada kebijakan maju mundurnya pemerintah. Kebijakan plin-plan mempengaruhi ekspektasi dunia usaha khususnya sektor tertentu yang sebelumnya berharap ada kenaikan penjualan saat mudik diperbolehkan," kata Bima saat dihubungi merdeka.com, Jumat (26/3/2021).

Dia mengatakan, dampak kebijakan ini juga membuat beberapa sektor industri yang sempat optimis menjadi pesimis. Misalnya saja sektor otomotif. Adanya diskon pajak mobil yang diharapkan mampu genjot produksi, justru buyar gara-gara kebijakan pemerintah berubah. Mengingat masyarakat, menginginkan menggunakan mobil baru untuk mudik ke kampung halaman.

Kemudian pengusaha fashion. Kebanyakan mereka juga sudah memiliki stok bahan baku dan mendesain baju lebaran. Akibat adanya larangan mudik maka mereka menanggung kerugiannya.

"Ada juga yang siap merekrut karyawan yang sempat di PHK dengan harapan penjualan semasa mudik naik maka butuh tambahan tenaga kerja. Nah kerugian itu kalau ditotal tentu besar sekali akibat ketidakpastian kebijakan," jelas dia.

Oleh sebab itu, lanjut dia pertumbuhan kuartal yang bertepatan dengan mudik lebaran sebelumnya mungkin bisa positif, tapi terpaksa proyeksinya harus diturunkan kembali. Mengingat beberapa sektor tertentu mengalami dampak dari kebijakan tersebut.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: