Muhaimin: Pemerintah perlu antisipasi tren restriksi ekspor pangan

Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar menilai maraknya pembatasan atau restriksi ekspor komoditas pangan di sejumlah negara perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Indonesia.

"Pemerintah perlu mengantisipasi tren kenaikan restriksi ini jika akan terjadi dalam jangka waktu panjang dan terus meningkat, khususnya pada komoditas pangan yang mayoritas masih bergantung pada pasokan impor," kata Muhaimin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, dampak dari ancaman kenaikan inflasi pangan dan energi global menjadi alasan beberapa negara untuk melakukan restriksi. Dia menyebutkan sejumlah negara yang membatasi ekspor pangan itu antara lain India (gula dan gandum), Malaysia (ayam), serta Serbia dan Kazakhstan (biji-bijian).

"Saya kira ini perlu diantisipasi Pemerintah, apalagi kalau ini terjadi dalam jangka waktu yang panjang," tambahnya.

Selain itu, Muhaimin juga mendorong Badan Pangan Nasional (BPN), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Kementerian Pertanian (Kementan) meningkatkan koordinasi untuk memperhitungkan dengan matang ketersediaan dan stok pangan di dalam negeri.

Baca juga: Pemerintah perlu antisipasi efektif larangan ekspor gandum India

Langkah itu, menurutnya, perlu dilakukan Pemerintah karena beberapa jenis bahan pangan di Indonesia masih diimpor dari berbagai negara asing.

"Pemerintah harus cek secara benar ketersediaan pangan kita. Jangan sampai stoknya habis. Paling tidak untuk tiga sampai empat bulan ke depan," tegasnya.

Dia juga meminta Pemerintah terus meningkatkan kerja sama perjanjian ekspor dan impor antarnegara dan kawasan guna memastikan komitmen para negara pemasok dapat menjaga stabilitas pasokan pangan.

Selain itu, tambahnya, langkah penting yang perlu dilakukan Kementan dan Kemendag adalah mengoptimalkan potensi produksi komoditas pangan dalam negeri untuk menekan kelangkaan komoditas impor dan memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Muhaimin berharap situasi saat ini menjadi motivasi bagi Pemerintah untuk lebih fokus pada potensi pertanian dalam negeri. Indonesia harus mandiri pangan dan tidak boleh mengandalkan impor, dengan melakukan strategi ulang pertanian secara menyeluruh.

Baca juga: Wapres: RI bisa ambil peluang ekspor pangan halal meski saat krisis
Baca juga: Kapolri dukung ketahanan pangan dan ekspor pertanian RI

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel