Muktamar Ke-48 'Aisyiyah di Solo, Ini 10 Isu Strategis yang Akan Dibahas

Merdeka.com - Merdeka.com - Organisasi perempuan Persyarikatan Muhammadiyah, 'Aisyiyah akan menggelar muktamar ke-48 pada November 2022. Sekurangnya 10 isu strategis akan menjadi pembahasan dalam perhelatan itu.

Ketua Umum Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Siti Noordjannah Djohantini mengatakan, isu strategis yang akan dibahas harus segera direspons dan mempunyai dampak luas. Ke-10 isu strategis ini akan menjadi bagian dari rekomendasi 'Aisyiyah kepada pemerintah.

"'Aisyiyah akan mendorong agar isu-isu strategis ini menjadi isu prioritas yang harus segera ditindaklanjuti," tegas Noordjannah dalam keterangannya, Rabu (2/11).

Rincian 10 Isu yang Dibahas

Noordjannah merinci kesepuluh isu yang akan dibahas. Pertama, penguatan peran strategis umat Islam dalam mencerahkan bangsa. Isu strategis kedua yakni penguatan perdamaian dan persatuan bangsa. Kemudian isu strategis ketiga yaitu pemilihan umum yang berkeadaban menuju demokrasi substantif.

Isu strategis keempat, lanjut Noordjannah, adalah optimalisasi pemanfaatan digital untuk atasi kesenjangan dan dakwah berkemajuan. Isu strategis kelima yaitu menguatkan literasi nasional.

"Keenam adalah ketahanan keluarga basis kemajuan peradaban bangsa dan kemanusiaan semesta. Isu strategis ketujuh adalah penguatan kedaulatan pangan untuk pemerataan akses ekonomi," papar Noordjannah.

"Isu kedelapan adalah penguatan mitigasi bencana dan dampak perubahan iklim untuk perempuan dan anak. Untuk yang kesembilan yaitu akses perlindungan bagi pekerja informal. Terakhir adalah penurunan angka stunting," sambungnya.

Soroti Pemilu 2024

Noordjannah menambahkan jelang Pemilu 2024 mendatang, Aisyiyah juga menjadikan isu pemilihan umum yang berkeadaban menuju demokrasi substantif sebagai salah satu dari isu strategis.

"Pemilu 2024 merupakan pemilihan serentak, mulai dari pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif di tingkat pusat, provinsi, dan daerah, hingga pemilihan kepala daerah," papar Noordjannah.

"Sebagai sistem demokrasi untuk menjaring kepemimpinan di tingkat nasional maupun lokal, hendaknya pemilu dilakukan secara berkeadaban, baik oleh semua pihak yang terlibat, baik itu penyelenggara, elit pemerintahan, partai politik, para calon, juga pemilih agar pemilu mendatang bisa mencerminkan kualitas demokrasi," tutup Noordjannah. [yan]