Munas PBSI, Menpora: Organisasi Olahraga Bukan Organisasi Politik

Ridho Permana
·Bacaan 1 menit

VIVA – Musyawarah Nasional (Munas) Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) 2020 berlangsung perdana pada Kamis, 5 November 2020.

Munas PBSI yang berlangsung selama 2 hari (5 dan 6 November 2020) diketahui merupakan wadah komunikasi keluarga besar PBSI yang terdiri dari pengurus pusat di seluruh Indonesia. Salah satu agenda besarnya adalah mencari Ketua Umum PP PBSI untuk periode 2020-2024.

Baca juga: Pandemi, Atlet Pelatnas PBSI Jajal Sepakbola Bareng Selebritis FC

Dalam pembukaan Munas, Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali mengingatkan kepada para pemangku kepentingan di PBSI untuk menjaga kondusifitas acara. Jangan sampai terjadi perpecahan karena organisasi olahraga bukanlah organisasi politik.

"Namanya musyawarah, semua bisa dimusyawarahkan, tidak ada alasan terpecah, sekali ada pengkubuan, perpecahan, maka energi kita akan habis untuk mengurusi konflik” ujar Zainudin dilansir dari situs resmi PBSI, Jumat 6 November 2020.

“Organisasi olahraga bukan organisasi politik. Kita bikin teduh, tenang dan yang paling penting bagaimana memikirkan prestasi ke depan," tambahnya.

Untuk diketahui, awalnya bakal calon untuk memperebutkan kursi Ketum PBSI adalah Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurna dan Ketua Pengurus Provinsi PBSI Banten, Ari Wibowo.

Tapi Ari dipastikan gagal bertarung karena Tim Penjaringan PBSI menyatakan bahwa ia tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon ketua umum. Dia tidak lolos verfikasi karena ada 5 surat suara dukungan yang ganda. Dengan begitu sekarang hanya ada calon tunggal.