Mungkinkah Aturan PNS Tak Harus Kerja di Kantor Bisa Diwujudkan?

Merdeka.com - Merdeka.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) terus melakukan perumusan kebijakan fleksibilitas bekerja atau flexible work arrangement (FWA) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Bahkan, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN-RB, Nanik Murwati menyampaikan bahwa pihaknya bersama Sekretariat Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (SE KPRBN) melakukan survei berkaitan fleksibilitas bekerja. Survei tersebut bertujuan untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan yang lebih komprehensif dari para ASN.

"Survei ditujukan bagi ASN baik yang bertugas di instansi pusat maupun di daerah. Pengisian survei diperpanjang hingga 7 November 2022," jelasnya dikutip dari laman KemenPAN-RB di Jakarta, Rabu (26/10).

Plt.Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana mengungkapkan, ada beberapa alasan mengapa wacana WFA (work from anywhere) bagian dari FWA sangat dimungkinkan. Tidak hanya digitalisasi yang semakin cepat, tetapi juga aspek sumber daya manusia yang berkompetensi.

Adanya bonus demografi di Indonesia pada 2030 mendatang akan memberikan penduduk yang produktif dalam jumlah yang besar.

"Bonus demografi akan melahirkan generasi milenial dan generasi Z yang fasih dengan teknologi," papar Bima dalam Forum Diskusi dikutip dari laman BKN, Senin (4/7) lalu.

Bima menyampaikan bahwa era teknologi saat ini menjadikan semua semakin terhubung dengan internet. Dengan adanya Covid-19, instansi pemerintah secara cepat beradaptasi dengan membangun aplikasi untuk terus memberikan layanan kepada publik meskipun bekerja secara WFH.

Kenuntungan PNS Kerja dari Mana Saja

Tidak hanya masyarakat yang diuntungkan dengan layanan secara digital yang praktis dan cepat, perubahan sistem kerja menjadi WFH juga memberikan dampak positif bagi ASN.

"Sistem WFH rupanya memberikan tingkat kepuasan bekerja yang lebih baik bagi ASN milenial. Banyak studi menunjukkan terjadi peningkatan produktivitas sebesar 47 persen ketika karyawan melakukan WFH," lanjutnya.

Bima menambahkan bahwa untuk mewujudkan WFA seorang pegawai harus memahami output/kinerja harian yang dilakukan setiap harinya. Di sisi lain pemerintah juga dapat mengupayakan terciptanya WFA melalui regulasi.

Antara lain yaitu mempercepat penerapan Perpres 39/2019 tentang Satu Data Indonesia, mempercepat penerapan Perpres 95/2019 tentang SPBE, termasuk pemenuhan infrastruktur dasar teknologi informasi, serta mempercepat proses RUU perlindungan data pribadi. [idr]