Myanmar di Bawah Tekanan Badan HAM PBB Terkait Kudeta Militer

·Bacaan 4 menit

Liputan6.com, Jakarta - Badan HAM PBB menuntut militer Myanmar memulihkan pemerintahan sipil dan membebaskan pemimpin negara, Aung San Suu Kyi, dan menggemakan seruan dari ratusan ribu kota yang memadati kota di seluruh negeri.

Selama sesi khusus pada hari Jumat 12 Februari 2021 yang diminta oleh Inggris dan Uni Eropa, Dewan Hak Asasi Manusia, mengadopsi resolusi yang menyerukan agar semua orang yang ditahan secara sewenang-wenang untuk dibebaskan dan pemulihan pemerintah terpilih.

Mengutip dari Aljazeera, Sabtu (13/2/2021), wakil kepala hak asasi PBB, Nada al-Nashif pada awal sesi mengatakan bahwa, "dunia sedang mengawasi.”

Lebih banyak protes nasional diperkirakan terjadi pada hari Sabtu, untuk menuntut para jenderal negara melepaskan kekuasaan dan membebaskan para pemimpin yang dipilih secara demokratis.

Menurut al-Nashif, selain Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, lebih dari 350 lainnya telah ditahan sejak kudeta 1 Februari, termasuk aktivis, jurnalis, pelajar dan biksu.

Selain itu, "perintah kejam telah dikeluarkan minggu ini untuk mencegah pertemuan damai dan kebebasan berekspresi," katanya, mengecam penggunaan senjata mematikan atau senjata yang kurang mematikan tanpa pandang bulu.

Tetapi sekutu tradisional militer Myanmar, termasuk Rusia dan China, mengecam sesi darurat tersebut sebagai gangguan dalam urusan dalam negeri Myanmar.

Mogok Kerja untuk Memperjuangkan Kemenangan

Seorang pengunjuk rasa mengacungkan salam tiga jari saat demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar pada Sabtu (6/2/2021). Menurut saksi mata, aksi tersebut adalah demonstrasi jalanan terbesar yang berlangsung di Myanmar sejak kudeta hari Senin, 1 Februari lalu. (STR / AFP)
Seorang pengunjuk rasa mengacungkan salam tiga jari saat demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar pada Sabtu (6/2/2021). Menurut saksi mata, aksi tersebut adalah demonstrasi jalanan terbesar yang berlangsung di Myanmar sejak kudeta hari Senin, 1 Februari lalu. (STR / AFP)

Sejumlah guru, birokrat, dan pengawas lalu lintas udara di antara pegawai pemerintah yang keluar dari pekerjaannya minggu ini, bertujuan untuk menuntut diakhirinya kekuasaan militer, pemimpin militer baru Min Aung Hlaing mengatakan kepada para pekerja yang mogok untuk kembali ke kantor mereka.

Namun ratusan ribu orang masih melakukan aksi unjuk rasa nasional, protes hari ketujuh berturut-turut, menuntut para jenderal negara itu melepaskan kekuasaan.

Banyak pengunjuk rasa bertahan hingga larut malam di Yangon, menentang jam malam yang diberlakukan oleh militer.

Di distrik Pazundaung dan Sanchaung di kota terbesar di negara itu, orang-orang tumpah ke jalan mencari polisi, setelah laporan bahwa petugas medis setempat telah ditangkap.

Ada juga laporan di media sosial tentang otoritas yang menangkap pengunjuk rasa dari jalanan.

Sejauh ini sebagian besar demonstrasi berlangsung cukup damai, meskipun minggu ini polisi menembakkan gas air mata, meriam air, dan peluru karet terhadap pengunjuk rasa.

Sejumlah peluru tajam ditembakkan ke sebuah demonstrasi di Naypyidaw pada hari Selasa, melukai dua orang, termasuk seorang wanita yang ditembak di kepala.

Pada hari Jumat, di kota pelabuhan Mawlamyine, polisi menembakkan peluru karet ke siswa saat membubarkan protes duduk.

Beberapa demonstran dirawat di rumah sakit sebentar sementara sembilan orang ditahan, mereka kemudian dibebaskan setelah kerumunan mengerumuni kantor polisi dan menuntut pembebasan mereka.

Amnesti Penjara

Para binaragawan berorasi saat turun ke jalan dalam protes menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar, Kamis (11/2/2021). Memasuki hari keenam, demonstrasi menentang kudeta Myanmar dari berbagai elemen masyarakat terus berlangsung. (Sai Aung Main / AFP)
Para binaragawan berorasi saat turun ke jalan dalam protes menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar, Kamis (11/2/2021). Memasuki hari keenam, demonstrasi menentang kudeta Myanmar dari berbagai elemen masyarakat terus berlangsung. (Sai Aung Main / AFP)

Sebelumnya pada hari itu, media pemerintah mengumumkan pembebasan lebih dari 23.000 narapidana sebagai bagian dari amnesti penjara.

Pembersihan massal dari penjara negara dilakukan saat pihak berwenang meningkatkan tindakan keras terhadap pekerja yang mogok.

Di Delta Irrawaddy, rumah bagi sebagian besar tanaman padi Myanmar, polisi menyerbu sebuah klinik medis dan menahan seorang dokter yang telah mendukung kampanye pembangkangan sipil saat ia merawat pasien.

"Dia sedang menjahit di kepala pasiennya," kata istri Pyae Phyo Naing, 38, kepada kantor berita AFP pada hari Jumat, sehari setelah rekaman penangkapan itu viral di media sosial.

“Tanpa memberi alasan, mereka membawanya,” kata istri Phyu Lae Thu sambil menangis.

“Saya ingin mendesak mereka yang memprotes, saya mohon lanjutkan… berjuang sampai kemenangan dan bantu dia dibebaskan.”

Berita tentang insiden tersebut tidak menghalangi pekerja medis lainnya untuk ikut serta dalam unjuk rasa besar-besaran lainnya di pusat komersial Yangon.

“Apapun tekanan yang datang dari panglima militer, kami tidak akan memperhatikan,” kata Wai Yan Phyo, seorang dokter.

Pemberhentian Akses Internet

Tentara Myanmar berjaga-jaga di jalan di Naypyitaw, Myanmar, Selasa (2/2/2021). Ratusan anggota Parlemen Myanmar tetap dikurung di perumahan pemerintah pada Selasa, sehari setelah militer melancarkan kudeta. (AP Photo)
Tentara Myanmar berjaga-jaga di jalan di Naypyitaw, Myanmar, Selasa (2/2/2021). Ratusan anggota Parlemen Myanmar tetap dikurung di perumahan pemerintah pada Selasa, sehari setelah militer melancarkan kudeta. (AP Photo)

Kudeta tersebut telah menyatukan berbagai kelompok masyarakat yang menentang, dengan beberapa laporan tentang petugas polisi yang melanggar barisan untuk bergabung dengan demonstrasi bersama selebriti, pelajar dan pekerja garmen.

Mereka telah meminta pemerintah militer untuk menghormati hasil pemilu November, yang membuat partai National League for Democracy (NLD) Aung San Suu Kyi menang telak.

Militer membenarkan untuk mengambil alih kekuasan dengan klaim penipuan pemilih yang meluas, meskipun pengawas lokal dan internasional mengatakan tidak ada masalah besar yang dapat mengubah hasil pemungutan suara.

Pemerintahan Min Aung Hlaing telah bergerak cepat untuk mengatur pengadilan dan kantor politik dengan loyalis setelah mengakhiri demokrasi yang telah berlangsung selama satu dekade di negara itu dengan tiba-tiba.

Militer tampaknya juga sudah mempersiapkan tindakan keras yang lebih luas terhadap kebebasan internet, pemerintah militer telah memblokir akses Myanmar ke Twitter dan Facebook.

Rancangan undang-undang keamanan siber, yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk memerintahkan pemadaman internet dan pelarangan situs web, telah meningkatkan kewaspadaan raksasa teknologi, kelompok masyarakat sipil, dan bahkan sektor swasta.

Itu "melanggar prinsip dasar hak digital, privasi dan hak asasi manusia lainnya", kata sebuah surat yang dirilis Jumat malam yang ditandatangani oleh 50 perusahaan swasta.

Pemerintah militer telah melewati kecaman internasional.

Dalam tindakan konkret yang paling signifikan, AS mengumumkan sanksi minggu ini terhadap jenderal tertinggi pemerintahan militer, memperingatkan bahwa tindakan tambahan akan diambil jika mereka tidak mengubah arah.

Sementara itu, Aung San Suu Kyi tidak terlihat lagi sejak dia ditahan pada 1 Februari.

Reporter: Veronica Gita

Infografis Penangkapan Aung San Suu Kyi dan Kudeta Militer Myanmar

Infografis Penangkapan Aung San Suu Kyi dan Kudeta Militer Myanmar. (Liputan6.com/Trieyasni)
Infografis Penangkapan Aung San Suu Kyi dan Kudeta Militer Myanmar. (Liputan6.com/Trieyasni)

Saksikan Video Berikut Ini: