Naik Lagi, Anggaran PEN 2021 Nyaris Tembus Rp 700 Triliun

·Bacaan 4 menit

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menaikkan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi Rp 699,43 triliun di 2021. Anggaran ini meningkat dari sebelumnya sebesarRp688,33 triliun yang diusulkan pada pertengahan Februari kemarin.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap kenaikan alokasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 bisa menjaga momentum pemulihan ekonomi. Khususnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal I tahun ini.

"Kita harapkan akan menjadi daya dorong yang efektif untuk pemulihan terutama front loading yaitu di kuartal I, terutama Januari-Februari dan nanti diharapkan terus continue sampai Maret," kata Sri Mulyani dalam video conference APBN KiTa, Selasa (23/2).

Salah satu fokus anggaran PEN adalah perlindungan sosial melalui program bantuan sosial (bansos). Sri Mulyani berharap realisasi bansos yang mulai disalurkan sejak awal tahun mampu menjaga daya beli masyarakat 40 persen terbawah.

"Untuk bansos yang melonjak karena tahun lalu kuartal I belum ada bansos covid, ini tambahan kemudian juga untuk kesehatan yang kita harapkan akan akselerasi pada bulan Februari-Maret," jelas dia.

Anggaran PEN 2021 terdiri dari kesehatan sebesar Rp176,3 triliun, perlindungan sosial Rp157,4 triliun, dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi Rp186,8 triliun, insentif usaha dan pajak Rp53,9 triliun, serta program prioritas Rp125,1 triliun.

Bendahara Negara itu menyebut, dukungan UMKM, korporasi, hingga program prioritas diharapkan juga bisa mendorong pemulihan ekonomi. Di sisi lain pemerintah juga tetap memberikan insentif perpajakan.

"Inilah yang kita terus fokuskan untuk melihat bagaimana APBN bekerja luar biasa extraordinary, extra keras, dan luar biasa untuk mengembalikan rakyat dan ekonominya pulih dari covid," jelas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Sri Mulyani Pastikan Dana PEN 2021 Bertambah Jadi Rp 688 Triliun

Petugas menata tumpukan uang kertas di ruang penyimpanan uang
Petugas menata tumpukan uang kertas di ruang penyimpanan uang

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk tahun 2021 mencapai Rp 688,33 triliun.

Hal ini disampaikannya pada Rapat Pimpinan TNI-Polri, Senin (15/2/2021).

"Program PEN tahun 2021 mencapai Rp 688,3 triliun yang dibandingkan tahun 2020 mencapai Rp 579 triliun menunjukkan adanya kenaikan yang cukup signifikan di sektor kesehatan," ujar Sri MUlyani.

Dirinya melanjutkan, tahun 2020, Indonesia menghabiskan Rp 63,5 triliun untuk sektor kesehatan. Tahun 2021, angkanya naik menjadi Rp 173 triliun.

Kemudian untuk perlindungan sosial, tahun 2020 belanjanya mencapai Rp 220 triliun. Namun tahun ini, angkanya turun menjadi Rp 150 triliun.

"Dukungan pada UMKM dan koperasi tahun 2020 mencapai Rp 173 triliun tahun ini akan lebih besar menjadi Rp 187 triliun agar ekonomi segera pulih," katanya.

Kemudian program prioritas juga akan diakselerasi untuk membangun kembali infrastruktur pariwisata, padat karya dan ketahanan pangan serta pengembangan ICT.

Sementara sebelumnya, Kementerian Keuangan menginformasikan nominal dana PEN 2021 yang mencapai Rp 619,83 triliun.

"PEN menjadi instrumen utama dalam penanganan dampak Covid-19 dan PEN 2021. Bukti komitmen pemerintah untuk mendorong keberlanjutan PEN. Proyeksi Alokasi 2021 sekitar Rp 619,83 triliun," ujar Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

MenkopUKM Usulkan Anggaran Rp 29 Triliun untuk Program PEN KUMKM

Pekerja UMKM melakukan pembuatan kue di Tanah Kusir, Jakarta, Rabu (13/1/2021). Untuk bidang UMKM dan pembiayaan korporasi dialokasikan Rp63,84 triliun dengan fokus pada subsidi bunga KUR reguler. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Pekerja UMKM melakukan pembuatan kue di Tanah Kusir, Jakarta, Rabu (13/1/2021). Untuk bidang UMKM dan pembiayaan korporasi dialokasikan Rp63,84 triliun dengan fokus pada subsidi bunga KUR reguler. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengusulkan anggaran sebesar Rp 29,21 triliun untuk menjalankan 3 rencana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 untuk Koperasi dan UMKM.

"Pada Triwulan IV Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar minus 2,19 persen YoY. Bahwasanya angka ini meningkat dari triwulan sebelumnya (Triwulan III) yaitu minus 3,49 persen YoY," kata Teten, dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI, secara virtual, Senin (8/2/2021).

Usulan tersebut berdasarkan Survei Dampak Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Bank BRI Tahun 2020, 72 persen responden menyatakan membutuhkan tambahan modal usaha.

"Dari responden yang membutuhkan tambahan modal usaha, sebagian besar membutuhkan tambahan modal sekitar Rp2 juta hingga Rp5 juta (41,3 persen) dan membutuhkan tambahan modal sekitar Rp5 - 10 juta (21,3 persen)," jelasnya.

Melihat kemajuan dari program PEN tahun 2020, Teten Masduki mengusulkan anggaran sebesar Rp 29,21 triliun untuk pelaksanaan 3 program PEN 2021. Rinciannya, subsidi bunga KUR 2021 sebesar 6 persen terdiri dari Pagu Anggaran (Reguler) sebesar Rp14,84 triliun, dan Kebutuhan Anggaran Tambahan Reguler ditambah penanggulangan untuk Covid sebesar Rp11,05 triliun.

Termasuk dengan pembiayaan Investasi Melalui Koperasi dengan usulan anggaran sebesar Rp1 triliun dan target sebesar Rp1 triliun. Juga, program KUR Bunga 0 persen dengan usulan anggaran sebesar Rp2,32 triliun dan targetnya untuk 5 juta usaha mikro.

Dalam kesempatan itu, Teten Masduki juga menjelaskan dampak program PEN Tahun 2020 terhadap koperasi dan UMKM. Berdasarkan Survei Dampak Program PEN terhadap UMKM oleh Lembaga Demografi- LPEM FEB UI (Desember 2020) disebutkan sebanyak 99 persen UMKM responden yang ikut mendaftar sudah menerima bantuan.

"Sebesar 58 persen responden membutuhkan tambahan modal untuk mempercepat pemulihan usaha, dan sebesar 49 persen membutuhkan tambahan modal hingga Rp 50 juta," kata Teten.

Sehingga mayoritas UMKM optimis dapat bertahan lebih dari 12 bulan, dan cukup optimis bahwa omset usaha dapat kembali normal dalam kurun waktu kurang dari satu tahun.

"Mayoritas responden menggunakan dana yang diperoleh dari program bantuan pemerintah untuk pembelian bahan baku dan pembelian barang modal," pungkasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: