Nasib 5 Jenderal Bintang Empat yang Tak Pernah Jadi Panglima TNI

Radhitya Andriansyah
·Bacaan 4 menit

VIVA – Sejak Kolonel Goesti Pangeran Harjo (GPH) Djatikoesoemo ditunjuk sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) pertama pada 15 Mei 1948, sudah ada 32 perwira Tentara Nasional Angkatan Darat (TNI AD) yang menduduki posisi tersebut.

Menurut data yang dirangkum VIVA Militer dari berbagai sumber, unsur pimpinan di TNI Angkatan Darat terdiri dari Kasad dan Wakasad (Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat). Posisi Kasad dipegang oleh Perwira Tinggi (Pati) bintang empat dengan pangkat Jenderal TNI. Sementara itu, untuk posisi Wakasad ditempat oleh Perwira Tinggi bintang tiga dengan pangkat Letnan Jenderal TNI.

Ternyata, ada sejumlah perwira tinggi berpangkat Jenderal TNI yang sebenarnya memenuhi syarat untuk menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Tak hanya dilihat dari kemampuan tempur yang teruji, para Perwira Tinggi TNI Angkatan Darat ini juga memiliki kemampuan manajerial yang baik. Sayangnya, sejumlah jenderal ini justru tak merasakan kursi Kasad hingga masa pensiun.

Mendapatkan data sebagai hasil rangkuman dari berbagai sumber, VIVA Militer mendapatkan data lima orang Perwira Tinggi dengan pangkat Jenderal TNI yang tak merasakan posisi Kepala Staf TNI Angkatan Darat.

1. Jenderal TNI (Purn.) Soemitro

Soemitro adalah salah satu perwira TNI Angkatan Darat yang ikut dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Memulai karier militernya bersama tentara Pembela Tanah Air (PETA) buatan Jepang (kyodo boei giyugun) pada 1943, Soemitro pernah menduduki sejumlah posisi penting.

Saat berpangkat Brigjen TNI, Soemitro pernah memegang komando teritorial dengan jabatan sebagai Panglima Komando Daerah Militer IX/Mulawarman periode 1964 sampai 1965.
Setelah itu, Soemitro menduduki posisi sebagai Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib), merangkap sebagai Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) periode 1971 hingga 1974 dengan pangkat Jenderal TNI.

Ternyata, jabatan Wakil Panglima ABRI adalah posisi terakhir yang diduduki Soemitro hingga pensiun pada 1976 dengan pangkat Jenderal.

***

2. Jenderal TNI (Purn.) Fachrul Razi

Fachrul Razi terpilih menjadi Menteri Agama Republik Indonesia (RI) pada Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo, sejak 23 Oktober 2019. Jauh sebelum didapuk menjadi menteri, Fachrul merupakan seorang Perwira Tinggi TNI Angkatan Darat.

Lulus dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) pada 1970, Fachrul pernah menjabat sebagai Gubernur Akademi Militer pada 1996 hingga 1997. Setelah itu, Fachrul sempat didapuk menjadi Kepala Staf Umum (Kasum) ABRI periode 1998 sampai 1999. Hingga puncaknya, menjadi Wakil Panglima TNI pada 1999 hingga 2000.

Ternyata, posisi Wakil Panglima TNI adalah yang terakhir bagi pria kelahiran Banda Aceh, 26 Juli 1947 ini. Sebab pada 2000, Fachrul pensiun dengan pangkat terakhir Jenderal TNI.

3. Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Agum Gumelar

Agum dikenal sebagai salah satu Perwira Tinggi TNI Angkatan Darat yang memiliki banyak pengalaman tempur. Agum yang merupakan anggota pasukan elite Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat, pernah ikut serta dalam perlawanan terhadap Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (Paraku), atau yang juga dikenal sebagai Pasukan Gerilyawan Rakyat Sarawak (PGRS).

Selain itu, Agum juga pernah terjun langsung dalam Operasi Seroja di Timor-Timur sejak 1975. Dengan kemampuannya di medan perang, Agum sempat didapuk menjadi Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus ke-13, periode Juli 1993 hingga Agustus 1994 dengan pangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI.

Setelah itu pada 1996 hingga 1998, Agum dipercaya memegang komando teritorial menjadi Pangdam VII/Wirabuana dengan pangkat bintang dua, atau Mayor Jenderal (Mayjen) TNI. Sebelum pensiun, pangkat Agum naik satu tingkat menjadi Letjen TNI dan menjadi Gubernur Lembaha Ketahanan Nasional (Lemhanas).

Agum diberikan kenaikan pangkat menjadi JenderalTNI Kehormatan (HOR), setelah menduduki sejumlah posisi menteri pada kabinet Presiden Aburrahman Wahid (Gus Dur).

***

4. Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Luhut Binsar Panjaitan

Seperti halnya Agum, Luhut juga dikenal sebagai prajurit tempur TNI Angkatan Darat. Pria kelahiran Toba Samosir, Sumatera Utara, langsung menorehkan tinta emas saat meraih predikat lulusan terbaik AKABRI 1970 dan menyabet penghargaan Adhi Makayasa.

Sebagian besar karier militer Luhut dihabiskan bersama Kopassus. Karier Luhut dimulai saat menjadi Komandan Pleton (Danton) I/Grup 1 Para Komando Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha) yang merupakan cikal bakal Kopassus, pada 1971. Bersama Kopassus, posisi terakhir Luhut adalah sebagai Komandan Pusat Pendudukan Pasukan Khusus (Danpusdikpassus) Grup 3 Sandi Yudha pada 1993.

Setelah itu, Luhut ditunjuk sebagai Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri (Danpussenif) TNI Angkatan Darat periode 1996 hingga 1997. Luhut pensiun dengan pangkat Letjen TNI setelah menduduki posisi Komandan Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat (Dankodiklat) pada 1998.

Pada 1999. pangkat Luhut dinaikkan menjadi Jenderal TNI Kehormatan, setelah ditunjuk sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindah) RI pada Kabinet Persatuan Nasional pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid.

5. Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Susilo Bambang Yudhoyono

Nama terakhir mungkin yang paling dikenal. Ya, beliau adalah Presiden RI ke-6, Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Susilo Bambang Yudhoyono, atau yang lebih dikenal dengan SBY.

Seperti halnya Luhut, SBY juga adalah seorang perwira peraih penghargaan Adhi Makayasa, setelah meraih predikat lulusan terbaik AKABRI 1973. Dikenal sebagai prajurit cerdas, SBY juga memiliki pengalaman tempur dalam Operasi Seroja di Timor-Timur periode 1979-1980 dan 1986-1988.

SBY tercatat pernah menduduki posisi sebagai Pangdam II Sriwijaya mulai 1996 hingga 1997, dengan pangkat Mayjen TNI. Setelah itu, SBY juga sempay menjabat sebagai Kepala Staf Teritorial ABRI mulai 1998 hingga 1999 dengan pangkat Letjen TNI.

Pangkat SBY kemudian dinaikkan menjadi Jenderal TNI setelah menduduki jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan Indonesia, di era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2000 hingga 2001.