Nasib Aipda HR usai Coret Mapolres Luwu Sarang Korupsi dan Dinyatakan Gangguan Jiwa

Merdeka.com - Merdeka.com - Anggota Kepolisian Resor Luwu, Aipda HR yang sempat viral lantaran mencoret tembok kantornya dengan tulisan 'sarang korupsi dan sarang pungli, kini dinyatakan positif mengidap gangguan jiwa, setelah sebelumnya menjalani observasi kejiwaan di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Dadi Makassar selama sepekan.

Dari penjelasan yang disampaikan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Komisaris Besar Komang Suartana, pihaknya mengaku sudah menerima hasil observasi kejiwaan Aipda HR dari RSKD Dadi Makassar.

"Hasil observasi sudah diserahkan ke Polda Sulsel. Hasilnya itu mengalami gangguan jiwa," kata Komang saat dihubungi melalui telepon, Rabu (26/10).

Walaupun telah dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan, namun secara fisik Aipda HR dalam kondisi stabil. Komang menambahkan jika saat ini Aipda HR sudah dikembalikan ke pihak keluarga guna menjalani rawat jalan.

"Sekarang sudah dikembalikan ke keluarganya. Kan observasinya di RSKD Dadi," kata dia.

Terkait dengan tugas dinas, Komang menyebut jika Aipda HR masih bisa kembali berdinas, namun masih tetap dalam pengawasan dari Kapolres Luwu.

"Aipda HR tetap diawasi dan dirawat. Kan sudah ada penindakan dari Kapolresnya, jadi selama observasi," tegasnya.

Diketahui sebelumnya, Aipda HR melakukan aksi vandalisme di Polres Luwu, Sumatera Selatan dengan mencoret-coret tembok dan mobil operasional dengan tulisan Sarang Pungli menggunakan cat semprot.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Aipda HR juga dikabarkan sempat meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan investigasi terkait dugaan korupsi dan pungli di sana.

Menurut Kapolres Luwu Ajun Komisaris Besar Arisandi, Aipda HR sebelumnya mengalami masalah kejiwaan.

Arisandi juga mengatakan pelaku pernah mendapatkan perawatan jiwa di Poli Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batara Guru, dan sering mengamuk.

"Oknum ini sering mengamuk dan menolak untuk meminum resep obat yang diberikan oleh dokternya, serang beberapa waktu, oknum ini dipulangkan, dan karena kondisinya sudah membaik ia kembali bertugas seperti biasa di pos penjagaan," ucap Arisandi.

Berdasarkan salinan surat berkop RSUD Batara Guru, Luwu, polisi kelahiran tahun 1981 tersebut dinyatakan pernah dirawat inap di ruang perawatan RSUD Bhatara Guru pada tanggal 16-2-2021 hingga 22-2-2021 dan didiagnosa psikotik akut dan sementara. Setelah menjalani perawatan, Aipda HR direkomendasikan untuk menjalani kontrol rawat jalan di poliklinik jiwa.

Surat tersebut ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa, Alvian Bairuddin pada tanggal 27 September 2022.

Meski telah membuat malu institusinya, Aipda HR tidak terancam sanksi etik maupun disiplin.

Hal ini dibenarkan oleh Komisaris Besar Komang Suartana. Komang mengaku Aipda HR tidak akan mendapatkan sanksi etik maupun disiplin meski sebelumnya sempat diperiksa Propam Polres Luwu. Dia mengaku kondisi kejiwaan Aipda HR menjadi pertimbangan.

"Tidak ada dong (sanksi), kalau sudah sakit jiwa tidak ada. Meski merusak nama institusi, tapi kalau mengalami sakit kejiwaan akut tidak bisa kita periksa lanjut," kata mantan Kabid Humas Polda NTB ini.

Komang juga menceritakan gangguan kejiwaan Aipda HR terjadi pada tahun 2021. Saat itu, Aipda HR tiba-tiba teriak saat apel.

"Di masjid juga teriak-teriak. Lalu Kapolres perintahkan untuk dibawa ke rumah sakit," bebernya.

Setelah sepekan dirawat kejiwaannya, dokter ahli jiwa RSUD Batara Guru memperbolehkan Aipda HR untuk pulang. Hanya saja, Aipda HR tetap dalam pengawasan perawatan.

"Namanya penyakit psikotik akut itu pada saat tertentu dia mengalami gangguan. Mungkin tidak tampak pada saat gejala itu muncul tindakannya berlawanan dengan orang normal," ucapnya.

Track record HR sebelum melakukan tindakan vandalisme tersebut cukup bervariasi, di antaranya menjadi tim penyidik kasus korupsi dan asusila di tempat dinas yang berbeda. Namun dirinya mengaku melalui unggahan di media sosialnya jika selalu mendapat hal ganjil dalam menyelesaikan perkara-perkara tersebut.

HR sempat menulis status terkait dugaan pungli di Satuan Lalu Lintas Polres Luwu. Tanggal 21 September 2021, dia mengunggah tulisan tentang dugaan pungli pada proses penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) C. Unggahan tersebut diduga terkait Facebook teman Aipda HR atas nama Irwan Musa hilang dan telah di-hack.

"Assalamualaikum wr wb. Sejak di-posting-nya FB milik saudara Irwan Musa yang biasa dipanggil Jenderal pada hari Minggu, terkait acara perayaan HUT Lantas Polres Luwu dalam berbagai kegiatan, akun FB milik saudara Irwan Musa hilang dan saya duga telah di-hack. Oleh karena itu sebagai rasa simpati, mari kita like dan share posting-an saya ini juga di-up," tulis HR.

"Kronologis: Setelah melihat posting-an tersebut saya berkomentar bahwa pada Sat Lantas Res Luwu Kuat melaksanakan pungli=pungutan liar. Di mana dalam proses penerbitan SIM C bagi pendaftar atau calon dimintai biaya yang tidak wajar dalam hal ini di atas biaya yang telah ditentukan sesuai PNBP," imbuhnya.

Aipda HR juga pernah mengunggah tulisan yang mengatakan jika dirinya pernah menjadi penyidik tindak pidana korupsi Polres Luwu di tahun 2013. Saat itu HR melakukan penyidikan terhadap seorang pemuka agama yang diduga melakukan korupsi sebesar Rp1,2 miliar.

"Saat itu saya menyidik salah satu oknum pemuka agama yang berdasarkan hasil audit dari BPKP Perwakilan Sulsel nilai kerugian sebesar Rp1,2 miliar. Pada tahapan penyidikan, tanpa sebab saya dimutasikan oleh Kapolres Luwu saat itu (2013) Pada Polsek Ponrang (Padang Sappa)," bebernya.

Ketika bertugas di Polres Ponrang, dia pun ditugaskan melakukan penyidikan kasus asusila. HR melakukan protes terkait dana penyelidikan dan penyidikan yang hanya Rp150 ribu. Dia menduga dana tersebut telah disunat.

"Mirisnya saat saya telah melimpahkan satu berkas asusila (tahap 2), dana penyelidikan serta penyidikan yang saya terima hanya Rp150.000. Sedangkan dalam LPJ pertanggungjawaban lebih besar yang telah di anggarkan," bebernya.

Kondisi itu disebutnya masih terjadi hingga status tersebut diunggah. Harapan HR unggahannya di laman Facebook dapat diketahui oleh warga agar menikmati penerbitan SIM sesuai tarif yang ditentukan.

"Saya harap kepada pengguna FB untuk membantu saya agar masyarakat Luwu dapat menikmati penerbitan SIM sesuai Tarif yang ditetapkan," jelasnya.

Tak hanya itu, Aipda HR pun sempat meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu untuk mengungkap soal pungli penerbitan SIM. "Semoga Allah SWT memberikan petunjuk serta hidayah kepada Pak Kajari (Kepala Kejaksaan Negeri) Luwu untuk memberantas pungli di Luwu," ungkapnya.

"Minta tolong Pak Kajari ada sarang pungli di Polres Luwu, tepatnya di bagian penerbitan SIM. Kami di suruh bayar rata-rata pembuatan SIM C Rp250-300 ribu. Padahal sesuai ketentuan pembayaran PNBP hanya Rp100 ribu. Mohon perhatiannya Pak Kajari Luwu," imbuhnya.

Statusnya tersebut dikuatkan Aipda HR dalam pengakuannya. Dia menuturkan sebelum melakukan corat coret di kantornya, sedang mengurus SIM di Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Luwu.

"Saya mengurus SIM, tetap disuruh bayar Rp200 ribu. Lalu terakhir saya mencoret-coret," ungkapnya singkat di RSKD Dadi Makassar, Senin (17/10) malam.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Komang membantah ada pungli dalam pengurusan SIM di Polres Luwu. Dia mengaku unggahan tersebut hanya ungkapan kebenaran menurut Aipda HR.

"Enggak ada itu. Kan sudah dikasih tahu itukan dia mengalami gangguan jiwa. Dia mem-posting itu kan karena gangguan jiwa psikotik akut. Pada saat gangguan jiwanya muncul itu, apa pun yang dia anggap dirinya benar, benar bagi dia," kata Komang dihubungi melalui telepon, Senin (17/10).

Dia juga membantah unggahan Aipda HR yang mengaku pernah dimutasi ke Polsek Ponrang. Dia menyebut Aipda HR dipindahkan ke bagian kesehatan dalam rangka perawatan kejiwaan.

Reporter: Putri Oktafiana [cob]