Nasib Anas di Tangan Pertemuan Cikeas?

INILAH.COM, Jakarta - Berbagai riset lembaga survei belakangan memotret Partai Demokrat dalam posisi titik nadir. Ini tidak terlepas dari kasus bekas Bendahara Umum Parta Demokrat Nazaruddin yang menyeret sejumlah petinggi partai. Dewan Pembina pun turun gunung menyelesaikan kemelut internal partai.

Dua kali rapat Dewan Pembina Partai Demokrat yang dipimpin Wakil Ketua Dewan pembina Partai Demokrat Marzuki Alie selalu tak berujung. Tidak ada jalan keluar dalam merespons persoalan internal. Menyerah, akhirnya Dewan Pembina melibatkan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat SBY untuk menyelesaikan persoalan internal.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok menyebutkan, setelah tak ada jalan keluar, akhirnya jajaran Dewan Pembina Partai Demokrat menyerahkan perkara tersebut ke Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat SBY.

"Belum ditemukan formulanya. Formula A sulit, formula B juga sulit. Termasuk what next apa, juga tidak tahu. Pada akhirnya kita serahkan ke Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Pak SBY," ujar Mubarok kepadaINILAH.COM melalui saluran telepon di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa (24/1/2012) petang.

Lebih dari itu, Mubarok menyebutkan rapat internal Dewan Pembina Partai Demokrat bertujuan agar partainya selamat dan tetap eksis. "Idenya bagaimana menyelamatkan partai ke depan, supaya tetap eksis," jelas Mubarok.

Sebagaimana dimaklumi, kasus Nazaruddin yang berlangsung sejak April 2011 lalu ikut mempengaruhi citra Partai Demokrat. Seperti terungkap dalam riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan pada 1-7 Juni 2011 lalu yang mengungkapkan Partai Demokrat jeblok menjadi 15,5 persen pada Juni 2011 dari sebelumnya 20,5 persen pada Januari 2011.

Dalam fakta persidangan terdakwa Nazaruddin pekan lalu yang menghadirkan saksi Mindo Rosalina Manulang menyebut beberapa kader Partai Demokrat seperti Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, Mirwan Amir, serta Angelina Sondakh. Nama-nama tersebut diduga terkait dengan kasus suap wisma Atlit Jakabaring, Sumatera Selatan.

Dihubungi terpisah anggota Komisi Pengawas Partai Demokrat Suaedy Marasabesy menyebutkan pertemuan Dewan Pembina Partai Demokrat di kediaman SBY salah satunya terkait posisi Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. "Membicarakan internal Partai Demokrat, salah satunya terkait dengan posisi Anas Urbaningrum," ujar Suaedy.

Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Informasi dan Komunikasi Ruhut Poltak Sitompul menyebutkan apapun keputusan Dewan Pembina Partai Demokrat harus loyal, patuh dan siap mengamankan kebijakan tersebut. "Jadi jangan coba-coba mbalelo atas keputusan Dewan Pembina, karena Pak SBY ikon Partai Demokrat," tegasnya dihubungi di Bima, NTB, Selasa (24/1/2012).

Dia menegaskan Partai Demokrat tidak akan melindungi siapapun dan apapun posisi kader Partai Demokrat apabila terdapat bukti hukum. Oleh karenanya, kata Ruhut, keputusan Dewan Pembina harus didukung semua pihak.

Sumber INILAH.COM di parlemen menyebutkan rapat Dewan Pembina Partai Demokrat Selasa (24/1/2012) malam salah satunya membahas nasib Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. "Anas sulit untuk dibantu kasus hukumnya. Nah, Dewan Pembina akan membahas formulanya," ujar sumber tersebut yang mewanti namanya untuk tidak ditulis.

Wakil Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat M Rahmad mengatakan tidak benar dan tidak masuk akal jika tujuan pertemuan Dewan Pembina Partai Demokrat untuk membahas pergantian Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. "Itu hanya isu yang sengaja diangkat oleh pihak yang menginginkan agar Partai Demokrat pecah," katanya dalam pesan singkat yang diterima.

Formula melengserkan Ketua Umum Parai Demokrat sebenarnya diatur dalam Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat. Merujuk AD Partai Demokrat Pasal 100 ayat 3 disebutkan Kongres Luar Biasa dapat dilaksanakan jika terdapat permintaan dari Majelis Tinggi Partai atau sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan (satu per dua) dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang. Disebutkan pula (ayat 4), dalam permintaan tersebut, harus menyebutkan agenda alasan-alasan yang jelas diadakannya KLB.

KLB pun sejatinya tidak harus bergantung pada pengurus cabang dan daerah Partai Demokrat. Karena dalam AD Partai Demokrat, usulan KLB bisa diajukan oleh majelis tinggi partai atau 1/2 DPD dan 2/3 DPC se-Indonesia. Artinya, tanpa meminta pertimbangan DPC dan DPD, KLB dapat digelar atas permintaan majelis tinggi partai.

Siapa majelis tinggi partai? Dalam Anggaran Dasar Partai Demokrat pasal 13 disebutkan majelis tinggi partai berjumlah sembilan orang yang terdiri dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ex officio Ketua Dewan Pembina (SBY), Wakil Ketua Majelis Tinggi ex officio Ketua Umum DPP Partai Demokrat, serta satu sekretaris, dan enam anggota.

Apakah benar nasib Anas ditentukan pertemuan Dewan Pembina Partai Demokrat? Itu tidak mustahil terjadi, apalagi peran SBY cukup dominan, sebagai Ketua Dewan Pembina, Ketua Majelis Tinggi partai. Kita lihat saja.[mdr]

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.