Nasib Junta Militer Myanmar, Perang Saudara yang Tak Bisa Dimenangkan

Merdeka.com - Merdeka.com - Kudeta yang dipimpin militer di Myanmar telah berlangsung hampir 18 bulan. Keadaab saat ini semakin berbahaya. Junta militer tidak hanya menangkap ratusan politikus yang terpilih dalam pemilihan umum yang berlangsung demokratis, tapi juga bertindak keras terhadap gerakan pro demokrasi negara tersebut.

Saat ini, pasukan junta bertempur dengan sejumlah milisi etnis anti kudeta di berbagai daerah, yang menamakan diri Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF). Ada 60.000 pasukan PDF, yang juga berafiliasi dengan oposisi Pemerintah Persatuan Nasional (NUG).

Para pengamat meyakini rezim junta berada di bawah tekanan, kekurangan rekrutan baru dan tidak mampu memadamkan pemberontakan PDF di sejumlah daerah yang menolak kekuasaan militer.

Sejak kudeta pada 1 Februari tahun lalu, pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meyakini junta telah membunuh lebih dari 2.000 warga sipil dan menangkap lebih dari 14.000 lainnya. Bulan lalu, PBB memperkirakan lebih dari 700.000 orang mengungsi, di samping hampir 350.000 orang yang mengungsi sejak sebelum kudeta.

Militer Myanmar memiliki pengalaman puluhan tahun bertempur dengan kelompok pemberontak. Tapi saat ini, kekuatan rezim juta semakin menipis karena pembelotan pasukan dan kurangnya rekrutan baru.

Menurut Joshua Kurlantzick dari Dewan Hubungan Luar Negeri, junta telah mengerahkan metode brutal yang telah teruji termasuk mengebom desa-desa, membantai warga sipil, dan membakar kota-kota di seluruh negeri untuk memberantas kelompok pemberontak. Tapi pendekatan ini tidak menghentikan upaya para kelompok pemberontak. Metode ini justru gagal mengalahkan para pasukan PDF.

Pekan ini, Amnesty International melaporkan militer menanam ranjau di sekitar 20 desa di negara bagian Kayah, di mana pejuang etnis Karenni bertempur dengan pasukan pemerintah. Amnesty menyerukan dunia menghentikan pasokan senjata ke junta dan menyebut tindakan tersebut kejam dan menanam ranjau sama dengan kejahatan perang.

Hal itu juga tampaknya tidak efektif. Duta besar Inggris untuk Myanmar yang segera habis masa tugasnya, Pete Vowles mengatakan para jenderal Myanmar salah menilai kemampuan mereka untuk mengatasi hal tersebut.

"Mereka (junta) tidak mampu mengkonsolidasikan kekuatan mereka dan membuktikan diri mereka tidak kompeten mengelola perekonomian dan fungsi dasar negara," jelasnya, dikutip dari laman The Washington Post.

"Dan tampaknya mereka semakin tidak disukai dari sebelumnya," ujarnya.

Kesenjangan solidaritas global

Pekan lalu, penjabat presiden NUG, Duwa Lashi La menyinggung soal kesenjangan solidaritas global untuk Ukraina dan pemberontak pro demokrasi Myanmar, padahal Rusia juga membantu mempersenjatai junta militer.

"Dunia dapat berbuat lebih banyak untuk mendukung rakyat mempertahankan diri dari kekejaman dan mengisolasi junta," jelasnya kepada The Diplomat.

"Hanya sebagian kecil dari dukungan yang diterima Ukraina akan menjadi investasi bagi kami. Itu akan membantu kami mengakhiri kekejaman dengan cepat, menyelamatkan ribuan nyawa dan melahirkan Myanmar yang demokratis."

Menurut penilaian beberapa perwakilan gerakan anti-rezim, tidak perlu banyak senjata untuk mengubah gelombang pertempuran secara definitif.

"Pasokan 50—100 rudal seperti Stinger dan beberapa ribu senapan otomatis M4 tingkat militer akan cukup bagi mereka untuk menggulingkan junta militer," tulis Michael Martin dari Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS).

"Tergantung pada (milisi etnis) dan PDF mana yang disuplai senjata, total biayanya bisa di bawah USD 1 miliar – sebagian kecil dari bantuan militer yang saat ini diberikan oleh pemerintahan Biden ke Ukraina," jelasnya. [pan]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel