Naskah Akademik Ranperda RTH Siantar Jiplakan

Laporan Tribun Medan, Adol Frian Rumaijuk

TRIBUNNEWS.COM, PEMATANGSIANTAR - Dari sembilan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan oleh pemerintah Kota Pematangsiantar ke DPRD diduga tidak melalui penelitian dan pengkajian akademis. Bahkan, rancangan peraturan daerah (Ranperda) Ruang terbuka ruang hijau (RTH) ternyata jiplakan dari daerah lain.

“Naskah akademik yang diajukan Pemko merupakan  naskah akademik yang diambil dari studi kasus yang dilakukan Pe Cilegon, bahkan sama sekali tidak yang ada dirubah,” kata Wakil Ketua DPRD Timbul M Lingga saat mengikuti rapat pembahasan Renperda RTH di ruang Komisi III DPRD Pematangsiantar, Senin (18/6/2012). Yang apabilan nantinya sah menjadi sebuah perda, DPRD Pematangsiantar bisa digugat oleh pembuat studi kasus yang sebenarnya.

Keberadaan naskah akademik Ranperda RTH yang dimaksud juga diakui oleh Kepala Bagian Hukum Pemko Pematangsiantar Robert Irianto. Langkah itu diambil, menurut Robert karena tidak adanya dana penyusunannya. Sehingga naskah akademik hanya disusun oleh SKPD dan tidak melibatkan akademisi dari perguruan tinggi.

Untuk mempertahankan pengajuan ranperda tersebut, Robert bahkan menguatkan dengana rgumentasi yang mengatakan pihaknya telah melakukan penyusunan sesuai dengan undang-undang nomor 12/2011 tentang Penyusunan Perundang-undangan.

"Tidak ada satupun dalam undang-undang yang mengatur siapa yang menyusun dan kita tidak perlu khawatir digugat," ujarnya yakin.

Anggota Komisi III DPRD Siantar, Thomas Hardi mengatakan, dalam penyusunan naskah akademik, Pemko Siantar  bisa saja mengambil dari daerah lain. Tapi, tidak serta merta menggunakan data itu secara bulat-bulat. Perbendaan pasti ada dan perlu penyesuaian. Dia juga meminta sebelum disahkan,  Pemko  terlebih dahulu memperbaiki naskah akademik.

Sementara  EB Manurung mengatakan, pembahasan Ranperda itu harus dilakukan secara teliti sehingga DPRD tidak dipermalukan dan  mendapat gugatan dari masyarakat maupun dari Pemko Cilegon. "Jangan nanti sesudah kita sahkan ada yang menggugat dan mempermalukan DPRD,  saya kira harus ada penelitian," katanya.

Baca juga:

  • Saluran tak Berfungsi Air Hujan Genangi Kota Lhokseumawe
  • PP Batam Bantah Anggotanya Dalangi Kerusuhan
  • Walikota Batam Damaikan Perselisihan Sambil Melucu
  • Tamu Hotel Planet Holiday Batam Kabur ke Singapura
Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.