Negara Industri Barat Gagalkan Usulan Berbagi Hak Paten Vaksin Corona

Mohammad Arief Hidayat, DW Indonesia
·Bacaan 4 menit

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) membahas proposal yang diajukan oleh India dan Afrika Selatan guna meredam penyebaran pandemi corona. Kedua negara meminta WTO untuk sementara menangguhkan hak paten terkait vaksin dan metode terapi COVID-19.

Selama konferensi online WTO hari Kamis (04/02), seorang diplomat perdagangan Afrika Selatan menyalahkan negara-negara industri Barat atas kelangkaan vaksin saat ini. Dia mengatakan perusahaan farmasi Barat telah memberikan izin produksi hanya kepada sejumlah kecil perusahaan, meskipun negara-negara seperti Kuba, Indonesia, Senegal, dan Thailand juga mampu membuat vaksin itu, asal mendapat lisensinya.

Kantor berita Jerman DPA melaporkan, India dan Afrika Selatan telah meminta penangguhan hak paten agar bisa memproduksi sendiri vaksin-vaksin COVID-19 yang sudah terbukti efektif dengan lebih cepat untuk membantu negara-negara miskin. Usulan itu sudah diajukan sejak Oktober tahun lalu, dan menyerukan agar badan internasional itu untuk sementara mengabaikan sebagian aturan dari Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Perjanjian TRIPS).

Penangguhan hak paten "bisa menjamin harga terjangkau"

Penangguhan hak-hak paten dan desain industri bisa memastikan "akses tepat waktu ke produk medis yang terjangkau, termasuk vaksin dan obat-obatan atau untuk meningkatkan penelitian, pengembangan, pembuatan, dan pasokan produk medis yang penting guna memerangi COVID -19, " kata India dan Afrika Selatan dalam proposalnya.

Tetapi usulan itu ditentang keras oleh negara-negara kaya seperti AS dan Inggris serta negara-negara Uni Eropa, yang memimpin dalam penemuan dan produksi vaksin COVID-19. Mereka mengatakan bahwa penangguhan itu akan menghambat inovasi di perusahaan farmasi dengan merampas insentif untuk melakukan investasi besar dalam penelitian dan pengembangan. Ini akan sangat kontraproduktif dalam upaya menanggulangi pandemi saat ini, kata mereka.

Pembahasan di WTO jadi sorotan, setelah negara-negara industri Barat memborong semua vaksin yang diproduksi di negara mereka dan sudah mendapat izin penggunaan. Vaksin bahkan sudah habis diborong, sebelum diproduksi. Beberapa negara telah membeli pasokan vaksin beberapa kali lipat dari jumlah penduduk mereka.

"Nasionalisme vaksin" berisiko perpanjang pandemi

Para ahli mengatakan, perebutan vaksin secara global, atau "nasionalisme vaksin", malah berisiko memperpanjang pandemi. Padahal sebelumnya negara-negara kaya selalu menegaskan akan membagikan vaksin kepada negara-negara miskin secara adil.

"Kita harus menyadari bahwa virus ini tidak mengenal batas, ia menyebar ke seluruh dunia dan tanggapan terhadapnya juga harus global. Itu harus didasarkan pada solidaritas internasional," kata Ellen 't Hoen, direktur Medicines Law & Policy - lembaga nonprofit yang berkampanye untuk akses yang lebih besar ke obat-obatan.

"Ada banyak produsen vaksin skala besar berbasis di negara berkembang. Semua kapasitas produksi yang ada harus dimanfaatkan ... dan untuk itu memang perlu berbagi pengetahuan dan teknologi oleh mereka yang memilikinya," katanya kepada DW.

Tuntutan itu "akan merugikan dalam jangka panjang"

Tetapi para produsen vaksin di negara-negara Barat berpendapat, mengabaikan hak-hak paten malah dalam jangka panjang akan menghambat produksi dan pemasukan vaksin maupun peralatan medis, yang pada gilirannya merugikan negara-negara berkembang sendiri.

"Tuntutan untuk merilis informasi paten yang berkaitan dengan vaksin tidak akan meningkatkan pasokan dengan dosis tunggal dalam jangka pendek, karena mengabaikan kompleksitas pembuatan vaksin dan mengabaikan sejauh mana produsen vaksin dan perusahaan farmasi serta negara berkembang sudah bekerja sama untuk meningkatkan kapasitas vaksinasi," kata Thomas Cueni, Kepala Federasi Internasional Produsen & Asosiasi Farmasi, IFPMA, kepada DW.

"Euforia atas pengembangan vaksin yang sangat efektif, entah bagaimana, telah menciptakan kesan, bahwa setelah vaksin dikembangkan maka satu miliar dosis dapat diluncurkan dari pabrik dengan menekan satu tombol saja. Saya pikir kita perlu menyadari betapa rumit dan sulitnya pembuatan vaksin," tambahnya.

Sudah ada kerja sama yang luas

Negara-negara anggota WTO setuju bahwa ada kebutuhan mendesak untuk memastikan distribusi yang adil dari vaksin dan obat-obatan, dan itu juga harus dilakukan dengan cepat, namun mereka tidak setuju dengan pandangan bahwa pengabaian hak paten adalah cara terbaik untuk mencapai itu.

Industri farmasi mengatakan, saat ini sudah ada kerja sama luas untuk memastikan akses terhadap vaksin di seluruh dunia. AstraZeneca, misalnya, punya kesepakatan dengan Institut Serum India, dan Johnson & Johnson bekerja sama dengan Aspen Pharmacare dari Afrika Selatan.

Selain itu, masih ada fasilitas COVID-19 Vaccine Global Access (COVAX) yang didukung WHO dan didanai melalui donasi untuk memastikan akses global yang adil terhadap vaksin. COVAX berencana untuk mendistribusikan 2 miliar dosis vaksin COVID-19 pada akhir 2021 ke negara-negara miskin dan berkembang.

Rapat Dewan TRIPS di WTO yang berikutnya dijadwalkan pada 23 Februari 2021. (hp/vlz)