Nelayannya Diusir Filipina, China Klaim Perairan Niu'e Reef Bagian dari Kepulauan Nansha

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana mendesak sejumlah kapal China yang masih berada di sekitar Niu'e Reef untuk segera meninggalkan area itu. Kementerian Luar Negeri Filipina juga menyebut, berdasarkan arbitrase Laut China Selatan dan apa yang disebut sebagai putusan itu, Filipina menyangkal Niu'e Reef dan area perairan di sekitarnya sebagai tempat penangkapan ikan tradisional bagi nelayan China.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian mendesak Filipina untuk menghentikan tudingan tak berdasar terkait isu Laut China Selatan. Menurutnya, Niu'e Reef merupakan bagian dari Kepulauan Nansha China dan menyediakan perlindungan dari angin bagi kapal-kapal nelayan China secara tradisional.

"Jadi, wajar jika kapal nelayan China berlindung di dekat terumbu karang tersebut untuk menghindari kondisi laut yang ganas," ujar Zhao, seperti dilansir Xinhua, Rabu (7/4/2021).

Dia mengatakan, putusan dari Pengadilan Arbitrase Laut China Selatan adalah ilegal dan tidak valid. China tidak pernah menerima atau mengakui keputusan tersebut dan dengan tegas menentang klaim serta tindakan apa pun yang didasarkan pada putusan itu.

"Kedaulatan, hak, dan kepentingan China di Laut China Selatan sudah sesuai dengan hukum internasional," tegas dia.

Filipina, sambungnya, berusaha menggunakan putusan ilegal dan tidak valid untuk menyangkal kedaulatan ini dan hak-hak di Laut China Selatan. Hal ini melanggar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).

"Filipina diharapkan dapat mengambil pandangan yang objektif dan benar serta menghentikan semua tudingan tak berdasar untuk menghindari dampak buruk pada hubungan bilateral dan perdamaian serta stabilitas di Laut China Selatan," tutur Zhao.

Noda Pemicu Permusuhan

Ilustrasi Kapal perang di Laut China Selatan. (Intelligence Specialist 1st Class John J Torres)
Ilustrasi Kapal perang di Laut China Selatan. (Intelligence Specialist 1st Class John J Torres)

Salvador Panelo, Penasihat Hukum Kepresidenan di Manila, mengatakan kehadiran ratusan kapal China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Filipina adalah sebuah "noda" yang dapat memicu permusuhan yang tidak diinginkan kedua negara.

"Kami dapat bernegosiasi tentang masalah yang menjadi perhatian dan keuntungan bersama, tetapi jangan salah tentang itu - kedaulatan kami tidak dapat dinegosiasikan," kata Panelo dalam sebuah pernyataan.

Meski diplomat dan para jenderal militer Filipina telah mengkritik tindakan China, pernyataan Panelo merupakan kecaman paling keras yang keluar dari kantor Presiden Rodrigo Duterte, yang sejauh ini menunjukkan keengganannya menghadapi China.

Sebelumnya Duterte mengatakan, dengan menantang China berisiko memulai perang.

Saksikan video pilihan di bawah ini: