Nilai Perdagangan Indonesia-China Tembus Rp 1.097 Triliun di 2020

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta - Duta Besar RI untuk China Djauhari Oratmangun melaporkan, total transaksi perdagangan antara Indonesia dan China pada 2020 lalu mencapai angka USD 78,37 miliar, atau sekitar Rp 1.097 triliun (kurs Rp 14.000 per dolar AS).

Djauhari mengatakan, perolehan tersebut terbantu berkat penyaluran ekspor Indonesia ke Negeri Tirai Bambu yang naik 10,13 persen di sepanjang tahun lalu. Sementara angka impor dari China justru menurun tajam.

"Dengan demikian, defisit perdagangan menurun nyaris 70 persen selama 2020 pada saat adanya pandemi. Jadi menurut hemat saya apresiasi yang tinggi terhadap eksportir-eksportir kita," kata Djauhari dalam suatu sesi webinar, Selasa (2/2/2021).

Menurut dia, Kedutaan Besar RI di China ke depan akan terus bantu memfasilitasi transaksi perdagangan antara kedua negara. "Kalau itu semua sudah terbuka tentunya manuvernya itu pelaku-pelaku ekonomi," sambungnya.

Selain perdagangan, Djauhari melanjutkan, realisasi investasi China ke Indonesia pun melonjak tajam hingga 95,6 persen pada 2020 menjadi USD 4,8 miliar. Catatan tersebut menjadikan Tiongkok jadi investor terbesar kedua Indonesia pada tahun lalu di bawah Singapura, dengan realisasi sekitar USD 9,8 miliar.

"Sekarang realisasi di 2020 itu Tiongkok ranking kedua USD 4,8 miliar, Hong Kong ranking ketiga USD 3,5 miliar. Ini naik 20,7 persen dari tahun sebelumnya," jelas Djauhari.

Di Sidang WTO, Mendag Lutfi Tekankan Pentingnya Reformasi Organisasi Perdagangan Dunia

Muhammad Lutfi. (Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Muhammad Lutfi. (Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menegaskan, reformasi Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan global. Salah satunya, krisis yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.

“Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi stabilitas ekonomi global dan menjadi perhatian seluruh anggota WTO. Untuk itu, reformasi WTO diperlukan untuk mendukung peran strategis WTO dalam menghadapi tantangan global, khususnya krisis yang disebabkan pandemi,” kata Muhammad Lutfi dalam Informal WTO Ministerial Gathering atau Pertemuan Informal Tingkat Menteri WTO, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Senin (1/2/2021).

Untuk diketahui, pertemuan ini diikuti 29 negara anggota dengan agenda untuk membahas peran WTO menghadapi tantangan global di tengah pandemi dalam pemulihan ekonomi dan prioritas persiapan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-12.

Dalam pertemuan ini, mayoritas perwakilan pemerintah negara menyampaikan komitmen menjaga kredibilitas sistem perdagangan multilateral dan juga mendesak beberapa hal yang harus diselesaikan saat ini. Di antaranya penunjukan Direktur Jenderal WTO yang baru dan anggota Badan Tingkat Banding guna memulihkan kembali fungsi sistem penyelesaian sengketa di WTO.

“Dalam mengembalikan kepemimpinan di WTO, sangatlah penting untuk menyelesaikan penunjukan Dirjen WTO yang baru, serta mengembalikan kepercayaan global pada sistem perdagangan multilateral melalui penunjukan anggota pada Badan Tingkat Banding WTO,” jelas Mendag.

Pertemuan ini juga menyoroti relevansi perdagangan dan peran WTO dalam mengatasi pandemi dan mendorong pemulihan. Mayoritas perwakilan pemerintah negara menekankan pentingnya kepastian akses yang adil dan terjangkau untuk barang-barang medis, termasuk vaksin, serta langkah-langkah untuk memfasilitasi perdagangan, kekayaan intelektual, dan transparansi.

“Kita harus memberikan dukungan terhadap proposal anggota WTO untuk pencegahan, penanganan, dan pengobatan Covid-19. Seperti usulan pengabaian ketentuan tertentu dari Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) Agreement," kata dia.

"Apabila diperlukan, kita mengupayakan kesepakatan tingkat Menteri agar tindakan-tindakan tersebut bersifat sementara, mempunyai target, dan proposional sehingga tidak disengketakan di WTO di kemudian hari,” lanjut Mendag.

Subsidi Perikanan

Ilustrasi ikan sarden | Pexels
Ilustrasi ikan sarden | Pexels

Hal lain yang dibahas adalah perundingan mengenai subsidi perikanan yang seharusnya selesai pada 2020. Hal ini mendapat perhatian serius dari seluruh perwakilan negara yang ikut pada pertemuan. Pada perundingan ini seluruh perwakilan pemerintah menyetujui untuk meningkatkan upaya menemukan solusi yang dapat diterima bersama dan konsisten dengan semua elemen mandat negosiasi.

“Upaya mempersempit perbedaan pandangan dalam perundingan adalah fokus pada subsidi yang merugikan dan memberikan perhatian pada Special and Differential Treatment yang efektif bagi negara berkembang dan negara kurang berkembang,” ungkap Mendag.

Di samping itu, pertemuan kali ini juga membahas kemungkinan rencana pelaksanaan KTM WTO ke-12 yang akan dilaksanakan pada akhir 2021. Mayoritas perwakilan negara juga menyampaikan isu prioritas lain untuk dibahas secara serius pada KTM WTO ke-12, yaitu isu kebijakan perdagangan pertanian dan isu-isu baru, seperti peraturan jasa domestik, niaga elektronik, fasilitasi investasi, lingkungan yang berkelanjutan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta pemberdayaan ekonomi wanita.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: