Nota Keuangan 2013: Tahun 2013, Tarif Listrik Naik Setiap Triwulan

INILAH.COM, Jakarta - Pemerintah akan menaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL) setiap triwulan mulai Januari 2013. Hal ini sebagai langkah untuk menurunkan beban subsidi listrik.

Pemerintah mengakui adalah kewajiban negara untuk memberi subsidi kepada warga negaranya yang patut mendapatkan subsidi. Namun, adalah kewajiban negara pula untuk menjaga keuangan negara tetap sehat dan berkelanjutan, dan kewajiban negara pula untuk memastikan bahwa subsidi jatuh pada yang benar-benar berhak.

Menurut Presiden Susilo, Bambang Yudhoyono menyatakan, dalam pelaksanaannya, penyaluran subsidi yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat berpendapatan rendah, masih banyak yang kurang tepat sasaran. Sehingga juga dinikmati oleh masyarakat yang mampu secara ekonomi.

"Oleh karena itu, dalam rangka menurunkan beban subsidi energi, khususnya subsidi listrik, dalam tahun 2013 Pemerintah mengusulkan kepada Dewan yang terhormat rencana penurunan beban subsidi listrik, melalui penyesuaian tarif tenaga listrik (TTL) secara otomatis setiap triluwan, mulai bulan Januari 2013," paparnya dalam Pidato Pengantar Nota Keuangan dan RAPBN 2013 di DPR, Jakarta, Kamis (16/8/2012).
 
Ia menjelasnkan, penyesuaian tarif listrik secara  otomatis secara berkala diterapkan oleh banyak negara di dunia, antara lain karena beban bagi konsumen terasa lebih ringan dibanding dengan penyesuaian yang hanya dilakukan setiap satu tahun atau lebih. "Penyesuaian TTL ini tentu harus disertai dengan perbaikan struktur tarif dan perbaikan efisiensi terus menerus," ungkapnya.

Selain mengendalikan subsidi listrik, pemerintah juga akan mengendalikan subsidi BBM. SBY menyatakan, pemerintah akan melanjutkan upaya perbaikan mekanisme penyaluran subsidi agar lebih efisien, efektif dan tepat sasaran. Volume BBM bersubsidi ini dikendalikan melalui optimalisasi program konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 kg, peningkatan pemanfaatan energi alternatif seperti Bahan Bakar Nabati (BBN) dan Bahan Bakar Gas (BBG), serta pembatasan volume konsumsi BBM bersubsidi secara bertahap.

Dalam RAPBN tahun 2013, anggaran belanja non kementerian dan lembaga sebesar Rp591,6 triliun dialokasikan antara lain untuk belanja subsidi Rp316,1 triliun, pembayaran bunga utang Rp113,2 triliun, dan belanja lain-lain Rp162,3 triliun.

Anggaran subsidi tersebut naik Rp48 triliun atau sekitar 18% dari beban anggaran subsidi, termasuk cadangan anggaran subsidi energi Rp23 triliun, dalam APBN-P 2012 sebesar Rp268,1 triliun. Anggaran subsidi tahun 2013 tersebut dialokasikan untuk subsidi BBM jenis tertentu, LPG tabung 3 kilogram dan LGV sebesar Rp193,8 triliun, subsidi listrik Rp80,9 triliun, dan subsidi non-energi Rp41,4 triliun.

Subsidi non-energi ini terdiri dari subsidi pangan Rp17,2 triliun, subsidi pupuk Rp15,9 triliun, subsidi benih Rp137,9 miliar, subsidi dalam rangka kewajiban pelayanan publik Rp2 triliun, subsidi bunga kredit program Rp1,2 triliun, dan subsidi pajak Rp4,8 triliun. [hid]

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...