Novel: Pernyataan Presiden Bebaskan Kami dari Tuduhan Anti-Pancasila

·Bacaan 2 menit

VIVA – Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan merespon positif pernyataan Presiden Joko Widodo terkait polemik 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). Dalam pernyataannya, Jokowi meminta agar TWK tidak dijadikan dasar pemberhentian pegawai KPK.

Menurut Novel, 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK selama ini dituduh sebagai orang-orang bermasalah dalam ideologi negara, seperti anti-Pancasila dan lain sebagainya. Padahal, mereka dikenal berintegritas dan menjadi pilar dalam pemberantasan korupsi bersama para rekan di KPK lainnya.

"Pernyataan Bapak Presiden membebaskan kami dari tuduhan-tuduhan seperti itu dan itu bagus sekali, karena memberantas korupsi perlu dukungan dan ketika dipersepsikan seperti itu berbahaya dan jelek sekali," kata Novel Baswedan dalam perbincangan di tvOne, Rabu, 19 Mei 2021.

Novel menegaskan jika Presiden sudah menyampaikan suatu arahan yang jelas dan tegas, maka sudah menjadi kewajiban semua aparatur negara sebagai pelaksana maupun kepala lembaga melaksanakan apa yang dikatakan Presiden. "Kalau menentang itu kan jadi masalah lain lagi nanti," ujarnya.

Ia pun mengamini pernyataan Presiden Jokowi bahwa saat ini memang sedang dilakukan proses peralihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai konsekuensi dari berlakunya UU KPK yang baru.

Adapun tes wawasan kebangsaan pegawai KPK, Novel memandang tes tersebut bermasalah dan patut dicurigai hanya sebagai dalih untuk menarget atau menyingkirkan orang-orang tertentu yang ada di KPK. Baginya, cara-cara seperti ini sangat berbahaya.

"Kami ini masih pegawai KPK belum jadi ASN, mestinya tanggungjawabnya di pimpinan KPK, sehingga dalam melaksanakan itu (TWK) pimpinan KPK yang paling bertanggungjawab. Dalam hal peralihan menjadi ASN maka ada kaitan Kemenpan, BKN dan bidang-bidang terkait," ungkap Novel

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo merespons terkait dibebastugaskannya 75 pegawai KPK. Jokowi melihat asesmen tes wawasan kebangsaan yang dilakukan adalah untuk perbaikan. Tapi di sisi lain, tes kebangsaan itu perlu dipertimbangkan secara matang supaya tidak menonaktifkan para pegawai.

Tes kebangsaan, kata Kepala Negara, harusnya menjadi bagian agar kerja pemberantasan lebih maksimal.

"Kalau dianggap ada kekurangan saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki, melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi," kata Jokowi dalam keterangannya, Senin 17 Mei 2021.

"Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," sambung Jokowi

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel